Menyebarluaskan Hasil Riset Bukan Tindak Pidana

Penelitian, Publikasi, Riset

Narasi autocratic legalism, atau kesewenang-wenangan berbalut instrumen legal, belakangan kerap disematkan pada polah penguasa dalam membentuk kebijakan negara ini. Berbagai produk legislasi dibentuk sebatas mengejar target capaian, mengandalkan beragam partisipasi basa-basi, serta absen dalam melibatkan kelompok terdampak. Pembentuk undang-undang berkilah bahwa seluruh proses telah sesuai aturan, meskipun dalam kenyataannya abai terhadap prinsip negara hukum. Pengambilan…

Menyebarluaskan Hasil Riset Bukan Tindak Pidana

Publikasi, Siaran Pers

Siaran Pers PSHK: Amicus Curiae pada Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Senin, 8 Januari 2024 mendatang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan membacakan putusan terhadap kasus yang menimpa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Persidangan ini merupakan buntut dari pelaporan pidana oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan terhadap Haris…

Misteri Akuntabilitas Dana Kampanye Pemilu

Blog

DARI pemilu ke pemilu, persoalan dana kampanye masih saja menjadi ruang abu-abu yang sangat sulit dilihat akuntabilitasnya. Padahal, dana kampanye merupakan instrumen yang amat penting bagi peserta pemilu untuk menjalankan misi pemenangannya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur sedemikian rupa mengenai ambang batas maksimal jumlah sumbangan dan asal-usul dana kampanye.…

Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan

Aktivitas

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyelenggarakan Seri Diskusi Forum Kajian Pembangunan (FKP) bertajuk “Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan dari Perspektif Praktisi Hukum” pada Selasa (5/12/2023) di kampus Jentera. Diskusi ini membahas buku berjudul Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan yang ditulis oleh Anggota Komisi Yudisial RI…

Habibie Democracy Forum: Pentingnya Perluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil

Aktivitas

The Habibie Center berkolaborasi dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan diskusi panel bertajuk “Reformasi Hukum untuk Memperluas Ruang Sipil” pada gelaran Habibie Democracy Forum 2023, Kamis lalu (16/11/2023) di Jakarta. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut: Koordinator Penelitian Koalisi Seni Indonesia Ratri Ninditya, Pendiri Lokataru Foundation Haris Azhar, Direktur Eksekutif PSHK Rizky…

Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset

Aktivitas

Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset) belum kunjung dibahas oleh DPR meskipun pemerintah telah mengirimkan surat presiden sejak 4 Mei 2023. RUU Perampasan Aset harus terus didorong untuk mengoptimalkan penegakan hukum tindak pidana korupsi dan asset recovery. RUU Perampasan Aset akan mengatur mengenai pengelolaan aset yang terdiri dari sembilan jenis…

Dualisme Diplomasi ASEAN terhadap Pelanggaran HAM Berat di Myanmar: Jual-beli senjata antara negara-negara Asia Tenggara dan Tatmadaw

Blog

Bugivia Maharani & Nurul Fazrie  Rubrik ASEAN dan Hukum Internasional, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)   ASEAN, sebagai organisasi regional Asia Tenggara, menghadapi tantangan besar dalam mengambil sikap bersama terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi di Myanmar. Ada dualisme pendekatan diplomasi oleh ASEAN, di mana beberapa anggota mendukung aksi tegas dan…

Urgensi Partisipasi Kelompok Disabilitas dalam Pembentukan Perda

Blog

Pada 25 Oktober 2023, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Surat Nomor 100.2.2.6/5749/OTDA tentang Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Mengatur Mengenai Penyandang Disabilitas. Surat mendagri ini ditujukan kepada gubernur, wali kota, bupati, serta ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Surat mendagri itu meminta pemerintah daerah memprioritaskan pembentukan produk hukum daerah, terutama peraturan daerah terkait penyandang disabilitas…

Krisis kemanusiaan Myanmar: alasan mengapa mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN tidak efektif

Blog

Komitmen ASEAN dalam upaya penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar kembali dipertanyakan usai retreat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta, 4 September lalu. Pasalnya, dalam pertemuan yang ditujukan untuk meninjau ulang implementasi Lima Poin Kesepakatan (Five-Point Consensus/5PC) itu, ASEAN memutuskan akan tetap mempertahankan 5PC sebagai referensi utama dalam mengatasi krisis di Myanmar. 5PC merupakan hasil kesepakatan para pemimpin ASEAN mengenai situasi di…