Penanganan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Berita, PSHK dalam Berita

Rabu, 25 November 2015 | www.antaranews.com Mantan Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa (kanan) bersama Mantan Komisioner KPK Chandra M. Hamzah menjadi pembicara dalam diskusi yang diselenggaran oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) di Jakarta, Rabu (25/11). Diskusi itu membahas penanganan perkara pelanggaran lalu lintas oleh pengadilan negeri. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A) ============================================================================ Sumber…

Sidang Tilang Lalin Ganggu Operasional Pengadilan Negeri

Berita, PSHK dalam Berita

Rabu, 25 November 2015 | www.koran-sindo.com JAKARTA – Penanganan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu (tilang) mengakibatkan pelayanan publik pengadilan negeri (PN) di seluruh Indonesia terbengkalai. Hal ini merupakan salah satu hasil penelitian yang dilakukan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung (Puslitbang MA) selamalebihdari duatahun di 13 kota/…

Kasus Tilang Dianggap ‘Kuasai’ Meja Hijau

Berita, PSHK dalam Berita

Rabu, 25 November 2015 | www.monitorday.com MONITORDAY.com, Jakarta – Persidangan soal kasus tilang dianggap sumir dan menguras energi. Hal ini berkaca pada dampak yang ditimbulkan dalam melakukan proses persidangan kasus tilang tersebut. Wilayah DKI Jakarta menangani perkara tilang berkisar 10 sampai 16 ribu perkara setiap harinya. Sehingga, banyak tenaga pengadilan tersedot untuk perkara tersebut. “Dalam…

Pernyataan Pers: Pembenahan Pengelolaan Tilang di Pengadilan Negeri Harus Segera Dilakukan

Publikasi, Siaran Pers

Pernyataan Pers “Pembenahan Pengelolaan Tilang di Pengadilan Negeri Harus Segera Dilakukan” Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung 25 November 2015 Tilang (perkara pelanggaran lalu lintas tertentu) setiap tahunnya menempati peringkat teratas dari keseluruhan perkara yang ditangani pengadilan negeri. Dari lebih 3 juta perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri…

Penanaman Modal dan Kepemilikan Saham di Pasar Modal

Blog

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali hendak melakukan revisi atas Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Perpres Daftar Negatif Investasi atau Perpres DNI 2014). Salah satu isu yang mengemuka adalah soal kepemilikan saham atas Emiten atau Perusahaan Publik…

DPR Harus Laksanakan Uji Kelayakan dan Pilih 5 Pimpinan KPK Baru

Publikasi, Siaran Pers

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima surat Presiden Joko Widodo terkait 8 (delapan) nama Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Seleksi (Capim KPK) yang lolos seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel), pada September 2015 lalu. Kini sudah lewat 2 (dua) bulan sejak surat tersebut diterima, Komisi III DPR RI belum juga melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and propert test) terhadap para Calon Pimpinan KPK. Padahal,…

Solusi Mempercepat Pembangunan Perbatasan

Blog

Masalah di perbatasan adalah persoalan lawas Indonesia yang masih dihadapi Indonesia hingga saat ini. Selain menyangkut sengketa batas wilayah, Indonesia juga belum bisa menjamin kesejahteraan masyarakat di perbatasan, infrastruktur masih buruk, dan aksi kejahatan masih sangat mudah ditemukan. Kompleksitas masalah di wilayah perbatasan negara ini tentunya mengharuskan pemerintah bekerja ekstra keras. Dalam konteks perbatasan darat,…

Perwakilan Daniel S Lev Law Library menjadi Narasumber dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Perpustakaan Balitbang Diklat Kumdil MA RI

Aktivitas, Berita

Layanan Perpustakaan merupakan aktifitas utama perpustakaan dalam menyajikan informasi, baik itu yang dimiliki perpustakaan maupun yang di luar perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Layanan perpustakaan secara sederhana dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu layanan yang bersifat administratif dan layanan yang bersifat substantif. Layanan perpustakaan dan pengembangan pangkalan data di perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan…

Pernyataan Pers Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) Tentang Hasil Akhir Fit And Proper Test Calon Anggota Komisi Yudisial Oleh Komisi III DPR

Publikasi, Siaran Pers

Pernyataan Pers Koalisi Pemantau Peradilan “Darurat Pimpinan KY, Pansel Harus Segera Kirim Calon Pengganti”   Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui 5 (lima) nama dari 7 (tujuh) nama calon Komisioner Komisi Yudisial (KY) yang diajukan oleh Panitia Seleksi (Pansel KY). Dua nama yang tidak disetujui tersebut merupakan perwakilan dari akademisi. Keputusan demikian disepakati secara aklamasi…