Legislasi Kita 2019: Capaian Minim Di Tahun Politik

Selama 2019, DPR dan Pemerintah berkewajiban mengesahkan 55 RUU Prioritas Prolegnas. Sampai 15 Mei 2019, DPR dan Pemerintah baru mengesahkan 3 RUU, di luar UU yang disahkan sebagai hasil ratifikasi. Kecil kemungkinan DPR dan Pemerintah periode 2014-2019 mampu menuntaskan pembahasan sisa RUU prioritas lainnya, mengingat pelantikan anggota DPR dan Presiden/Wakil Presiden periode 2019-2024 akan dilakukan…

Read article

Pernyataan Sikap PSHK atas Pembentukan Tim Asistensi Hukum oleh Menko Polhukam

Jakarta (9/5/2019). Awal pekan ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mewacanakan pembentukan Tim Asistensi Hukum. Menurutnya, tim itu akan berada langsung di bawah Menko Polhukam dan ditugaskan meneliti ucapan, tindakan, dan pemikiran tokoh-tokoh tertentu yang dianggap melanggar hukum. Selain itu, Wiranto juga menyatakan bahwa pemerintah akan menindak tegas pihak-pihak yang…

Read article

BPHN Ingatkan 7 Kementerian Serius Rampungkan RUU Prioritas 2019

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengundang sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) untuk membahas dan mencari strategi merampungkan puluhan Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2019. Sebab, penyelesaian pembahasan Prolegnas Prioritas 2019yang berjumlah 55 RUU masih terbilang minim. Kepala BPHN Prof R. Benny Riyanto meminta keseriusan seluruh K/L terutama yang berstatus sebagai pemrakarsa (inisiatif),…

Read article