Publikasi

Sekitar 30 mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia melakukan kunjungan ke kantor Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada Kamis (16/5/2019). Kunjungan tersebut bertujuan menggali pengetahuan dan pengalaman tetang advokasi kebijakan. Di awal pertemuan, Guru Besar FKM UI Prof Hadi Pratomo yang mendampingi mahasiswa menyampaikan kunjungan ini merupakan bagian dari perkuliahan Advokasi Kesehatan. Direktur…

Pemerintah perlu membuat mekanisme complaint handling untuk mengidentifikasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang bermasalah. Complaint handling ini perlu dilakukan merespon dibatalkannya kewenangan pemerintah dalam membatalkan peraturan daerah yang sebelumnya diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. I Made Suwandi, mantan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dalam diskusi ahli…

Perkembangan teknologi digital memberikan banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali bagi para pengelola informasi dan dokumen. Perubahan ini bagi sebagian pengelola dokumen, rekod, dan arsiparis menimbulkan kegalauan dalam menentukan sistem yang tepat untuk mengelola berbagai rekod dan arsip tersebut. Yogi Hartono, Manajer Library and Archives Media CNN Indonesia, berpendapat bahwa saat ini pengelola…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerjasama dengan Meridian Institute, Hukumonline.com, Yayasan Barunastra, dan SeventyThre, dengan dukungan dari David and Lucile Packard Foundation melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk melakukan konfirmasi dan validasi atas hasil kajian sementara dari Review of the Indonesian Fisheries Policy and Legal Landscape and Supporting Government Institutions, Kamis (9/8), di…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Department of Home Affairs Australia, dan didukung Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) kembali mengelar Focused Group Discussion (FGD) untuk menggali masukan untuk Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal dari Perkara Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal, Selasa (3/7),…

Menyambut Idul Fitri, kegiatan perkantoran PSHK libur sejak tanggal 11 Juni – 20 Juni 2018. Kegiatan perkantoran akan aktif kembali pada tanggal 21 Juni 2018.

Untuk pertama kalinya Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indoensia (PSHK) memberikan pelatihan tentang penelitian dan advokasi kebijakan kepada lembaga Judicial System Monitoring Programme (JSMP) Timor Leste. Pelatihan ini dilaksanakan selama tiga hari, pada tanggal 2 – 4 Mei 2018 yang diikuti oleh enam orang.   Pada sesi pembukaan, Mulki…

Peneliti kami, Muhammad Faiz Aziz, menjadi narasumber dalam diskusi Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, Rabu (25/4). Dalam pemaparannya, Muhammad Faiz Aziz menyampaikan bahwa implementasi deregulasi di Indonesia sudah ada sejak era Orde Baru, yaitu deregulasi pada tahun 1983 (Penghapusan  pagu kredit,  suku bunga bebas, dan…

Menjelang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan/Perppu 2/2017 (yang kemudian menjadi UU 16/2017), sejumlah fraksi menyatakan menolak. Mereka antara lain Fraksi Partai Gerindra, PKS, dan PAN. Beberapa fraksi seperti Demokrat, PPP, dan PKB mendukung dengan catatan, agar dilakukan revisi (setelah ditetapkan…

“Kemampuan menulis pustakawan menjadi perhatian Pustaka Kementerian Pertanian RI agar berbagai hasil penelitian yang sulit dipahami dapat dengan mudah dibaca masyarakat awam, khususnya para petani. Sayang  sekali hasil penelitian yang bagus dan sudah didanai negara, tidak dimanfaatkan karena kesulitan membacanya,” Demikian ringkasan pendapat Gayatri K. Rana, Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian.…

Ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi merupakan hal penting dalam proses pengambilan kebijakan. Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang akurat untuk kebijakan publik, sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) di Indonesia telah membangun sistem pengumpulkan berbagai macam data. Data dan informasi ini, selain digunakan oleh K/L itu sendiri, juga dimanfaatkan oleh kalangan akademisi dan…

PSHK kembali memeriahkan kegiatan Days of Law Career yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Acara yang diselenggarakan pada 21, 22, dan 23 Februari 2018  itu memberikan kesempatan kepada PSHK untuk membuka booth dan presentasi organisasi. Di hari ketiga, Mulki Shader mewakili dari PSHK memberikan presentasi seputar sejarah PSHK, kegiatan pelatihan, penelitian, advokasi, dan wilayah…

Perkembangan sistem perundang-undangan di Indonesia saat ini menunjukkan perlunya diatur prosedur monitoring dan evaluasi yang formal. Selain itu, pemerintah juga perlu lebih serius melakukan reorganisasi kelembagaan terkait fungsi legislasi. Pemerintahan Jokowi saat ini menunjukkan political will untuk melakukan pembenahan sistem perundang-undangan. Komitmen ini perlu ditindaklanjuti oleh unit-unit kerja di bawah Presiden untuk merancang desain reformasi…

Dalam laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tentang kemudahan berusaha di Indonesia, peringkat kemudahan berusaha Indonesia (EODB 2018) naik 19 peringkat menjadi posisi 72 dari 190 negara yang disurvei. Seperti diketahui, pada EODB 2017 posisi Indonesia berhasil naik 15 peringkat dari 106 menjadi peringkat 91. Pada tahun tersebut, Indonesia masuk dalam 10 negara Top Reformers. Dengan…

Untuk menciptakan iklim berusaha yang baik (Ease of Doing Bussiness) di Indonesia, maka tak dapat dilepaskan dari peran pengadilan. Lalu, inisiatif apa saja yang telah dan akan dilakukan Pengadilan untuk mewujudkan hal tersebut? Forum diksusi panel Indonesia Judicial Reform Forum #IJRF akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Diskusi akan dihadiri oleh: Keynote speech: Soltoni Mohdaly (Ketua Kamar Perdata…

  Setelah selesai melaksanakan Focused Group Discussion pertama mengenai Penyusunan Panduan Teknis Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal,  di Jakarta, Rabu (20/12), kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah kegiatan Focus Group Meeting untuk mendapatkan perspektif internasional mengenai isu tindak pidana pencucian uang di pasar modal. Acara ini diselenggarakan selama dua hari, yaitu…

Pemerintah saat ini telah mendukung gagasan Kota HAM melalui komitmen politik sebagaimana telah secara tegas disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya memperingati Hari HAM Sedunia bulan Desember 2015, yang secara khusus mengapresiasi dan mendorong perbanyakan inisiatif Kabupaten/Kota HAM seperti yang dilakukan oleh Kota Solo, Wonosobo, Palu dan Jayapura. Langkah tersebut merupakan terobosan positif dari Pemerintah untuk…

Forum Kajian Pembangunan (FKP) merupakan sebuah konsorsium yang terdiri dari berbagai institusi di Indonesia, yang bekerja sama dengan the Indonesia Project (Australian National University). Secara berkala, FKP mengadakan rangkaian forum kebijakan berbasis penelitian dengan topik-topik yang berkaitan dengan isu kebijakan di Indonesia.   Setiap bulannya, institusi yang tergabung dalam konsorsium bergantian menjadi tuan rumah untuk…

Pelaku usaha bidang hukum juga berkontribusi dalam upaya perbaikan atau reformasi hukum. Sebagai contoh lawfirm yang sering berhubungan dengan pelayanan pengadilan dan selama ini menjadi penerima manfaat dari berbagai program reformasi peradilan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif PSHK, M Nur Sholikin sebagai salah satu panelis dalam Forum Riset dan Bisnis yang diselengarakan di Jakarta, 29 November 2017.…

Salah satu lemahnya perkembangan organisasi kepustakawanan di Indonesia dalam menghadapi isu-isu yang berkembang di masyarakat karena sebelumnya ketika menjadi mahasiswa para pengurus organisasi kepustakawanan ketika menjadi mahasiswa bersikap pasif. Sampai saat ini tidak banyak mahasiswa pendidikan ilmu perpustakaan yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan, baik di tingkat universitas maupun ekstra kampus. Mahasiswa pendidikan ilmu perpustakaan terlalu…

Dalam melakukan perubahan organisasi dan tata kerja yang dilihat adalah perkembangan dari fungsi kelembagaan tersebut, baik core business dan proses bisnis dalam lembaga tersebut. Dengan demikian, dapat dilihat apakah memang perlu ada penambahan pimpinan dalam pengelolaan lembaga tersebut.  Apabila ternyata sudah ada perubahan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga tersebut dan bertambah fungsi lembaga tersebut, maka sudah…

Peneliti PSHK dan pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Muhammad Faiz Aziz memaparkan presentasi makalahnya bertema “Joint Development Zone in Disputed Maritime Boundaries” di Pontianak. Tema makalah tersebut dipresentasikan pada acara CILS International Conference ke-8 yang berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak pada 3 Oktober 2017. Sebuah kawasan bersama atas wilayah maritim yang masih…

Pemerintah memutuskan untuk menggabungkan 15 ketentuan pembentukan PP yang diamanatkan untuk Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) menjadi 1 PP saja (PP “sapu jagat”). Keputusan itu untuk pertama kalinya disampaikan kepada publik dalam kegiatan Konsultasi Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan,…

Pada 30 dan 31 Mei 2017, Aliansi Riset untuk Kebijakan yang beranggotakan 16 lembaga riset dan think tank dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Bogor berkumpul di Jakarta dalam rangka mempersiapkan penyusunan rencana kerja. Dalam pertemuan penyusunan workplan ini, anggota ARK membahas rencana kerja untuk aktivitas pada Juli sampai Desember, terutama menyiapkan Indonesia Development Forum yang…

Pada 30 Mei 2017, PSHK dan SurveyMeter yang tergabung dalam Pokja Advokasi Data mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan peserta dari berbagai instansi pemerintah, antara lain Komisi Informasi DKI Jakarta, Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Perencaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), hingga Kementerian Keuangan. Tujuan penyelenggaraan FGD ini adalah mengkonfirmasi temuan FGD…

Pada 15—17 Mei 2017, PSHK sebagai Sekretariat Aliansi Riset untuk Kebijakan (ARK) bersama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) UGM, Seknas Fitra, Cakra Wikara Indonesia, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, ELSAM, Pusat Penelitian HIV-AIDS (PPH) Atmajaya, CSIS dan Akatiga didukung oleh Knowledge Sector Indonesia mengadakan serangkaian kegiatan yang berlokasi di…

Universitas Koc menjadi tempat konferensi tahunan bertajuk Sixth Annual YCC Global Conference yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Perbandingan Hukum Amerika (American Society of Comparative Law). Lebih dari seratus peserta hadir dalam konferensi yang diadakan pada 27—29 April 2017. Setelah melalui tahapan seleksi abstrak, tiga orang peneliti Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) hadir untuk mempresentasikan…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Filantropi Indonesia sedang melakukan riset terkait insentif pajak untuk kegiatan filantropi. Tim peneliti baru saja menyelesaikan rangkaian Focus Group Discussion (FGD)—yang didukung oleh Knowledge Sector Initiative (KSI)—guna memperoleh masukan dari berbagai pihak. FGD I telah dilakukan pada Januari 2017 dengan tujuan mendapatkan gambaran mendasar terkait permasalahan dalam…

Pada 20 April lalu, sekitar 20 mahasiswa program Pasca Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia melakukan kunjungan ke Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda perkuliahan di FKM. Para mahasiswa diterima oleh M Nur Sholikin, Direktur Eksekutif PSHK. Sholikin memulai diskusi dengan memaparkan sejarah dan perkembangan PSHK. Selanjutnya selama kurang…

Universal Periodic Review (UPR) adalah mekanisme evaluasi terkait situasi hak asasi manusia di suatu negara oleh negara-negara lain. Forum ini dilakukan secara berkala dalam skema Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UPR berdiri melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 60/251 pada 15 Maret 2006 yang memberikan mandat kepada Dewan Hak Asasi Manusia untuk menyelenggarakan…

Chusnul Chasanah, peneliti PSHK, bergabung dalam pelatihan gender dan inklusi sosial. Ketidakadilan berbasis gender masih terjadi di Indonesia seperti yang tercantum dalam laporan Komnas Perempuan. Ketidakadilan itu pun mungkin terjadi akibat ketidaktahuan akan konstruksi sosial yang malah memperkeruh keadaan. Itulah alasan pelatihan terkait gender dan inklusi sosial diadakan pada 21—22 Maret 2017 di Hotel Arion…

PSHK berkolaborasi dengan Neliti.com. Kami menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait data sharing dan cross promotion. Melalui Nota Kesepahaman itu, pihak Neliti.com akan memberikan hak kepada PSHK untuk mengunduh dan memanfaatkan e-resources Neliti.com —seperti jurnal, buku, laporan, dataset—secara gratis dan tanpa ongkos langganan. Selain itu, Neliti.com akan memasukkan semua publikasi dan hasil penelitian PSHK dalam database…

Strategi komunikasi adalah perencanaan, bukan sekadar rencana; strategi komunikasi merupakan cara berpikir yang mendasarinya. Itu lah satu hal yang terus-menerus ditekankan oleh Paramita  Mohamad, salah satu fasilitator dalam Workshop Strategi Komunikasi yang diadakan di Bandung, pada 6—7 Maret 2017. Selama dua hari penuh, Knowledge Sector Initiative (KSI) bersama dengan Tempo Institute melakukan workshop sekaligus ruang…

Pada 15—16 Februari 2017, PSHK, SMERU dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) UGM didukung oleh Knowledge Sector Indonesia (KSI) menjadi panel di Australasia Aid Conference, Canberra, Australia. Australia Aid Conference sendiri adalah konferensi rutin yang diadakan sejak tahun 2014 dengan tujuan mempertemukan peneliti dari Australia, Asia dan Pacific yang bergerak di isu pembangunan dan…

Selain pelaku, pelanggaran HAM berat pada masa lalu harus diselesaikan dengan menagih pertanggungjawaban negara. Semakin hari, hal itu semakin penting dan mendesak mengingat kecenderungan negara menghindar dari pertanggungjawabannya. Negara (dalam hal ini penyelenggaraan negara secara kolektif) adalah salah satu aktor yang bertanggung jawab dalam pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu. Pelanggaran HAM mengandung karakteristik…

Selasa, 20 Desember 2016, pukul 09.00 sampai 12.00, bertempat di ruang rapat Perpustakaan DPR RI diadakan FGD dalam rangka uji draf Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Repositori. Kegiatan ini menghadirkan 2 nara sumber, yaitu Sri Hartinah, Kepala PDII LIPI dan Farli Elnumeri, Kepala Perpustakaan Hukum Daniel S Lev yang juga selaku Presiden ISIPII. Adapun…

Kabar mengejutkan datang dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Partai tersebut saat ini tengah berjuang mengembalikan posisi Setya Novanto sebagai ketua DPR untuk menggantikan Ade Komaruddin. Sulit dicerna secara akal sehat, Setya Novanto yang mengundurkan diri, sesaat sebelum divonis Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), akan kembali menjadi Ketua DPR. Imbasnya tidak hanya kepada Golkar, namun…

Dua orang peneliti PSHK, Fajri Nursyamsi dan Ronald Rofiandri, memfasilitasi Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Regulasi Terkait Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kegiatan itu dilaksanakan pada Senin, 7 November 2016 di Bandung. Penyelenggara kegiatan adalah Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Fajri…

Bivitri Susanti—Wakil Ketua STH Indonesia Jentera dan peneliti PSHK—dipilih sebagai Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) pada Jumat, 28 Oktober 2016. Kiprah Bivitri Susanti dalam HTN dan HAN memang sudah berlangsung lama. Maka itu, kapasitas Bivitri menjadi salah satu faktor dipilihnya sebagai Ketua APHTN-HAN. Metode pemilihannya dilakukan oleh anggota-anggota yang hadir dalam…

Tidak begitu mudah untuk memilih dari sekian banyak usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2017. Pemerintah, DPR, dan DPD berhak mengusulkan RUU, sekaligus mendalilkan berbagai kepentingan di balik setiap usulan. Di internal DPR sendiri, fraksi-fraksi menginginkan RUU yang diusulkan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2017. Selain yang berasal dari kajian internal, fraksi-fraksi…

Anti Corruption Summit (ACS) II dihelat. Ratusan akademisi dan penggiat antikorupsi—termasuk Estu Dyah dari PSHK dan Fritz Edward Siregar dari STHI Jentera—berkumpul di Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada (UGM) dimotori Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) menjadi tuan rumah kegiatan yang berlangsung pada 25—26 Oktober 2016. Tujuannya memperkuat peran perguruan tinggi  dalam pemberantasan korupsi. Pada hari pertama,…

Pemenuhan kesejahteraan terhadap seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu agenda bersama yang hendak diwujudkan pemerintah, termasuk kesejahteraan anak. Kelompok Kerja (Pokja) kesejahteraan masyarakat dari BPHN menyelenggarakan Focus Group Discussion untuk mengeksplorasi masalah serta hambatan yang terjadi dalam penjaminan kesejahteraan itu. Turut diundang pula para pemangku kebijakan, seperti Bappenas, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementrian Sosial,…

Terik matahari tengah berada di puncaknya ketika tim peneliti Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) menyusuri jalan-jalan kecil untuk menemui Musa Sanjaya, pengguna pertama mekanisme gugatan sederhana di Surabaya. Bermodalkan alamat yang didapat dari petugas pengadilan, Mulki Shader (peneliti PSHK)  dan Liza Farihah (peneliti LeIP)…

Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) melakukan kunjungan ke Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). . Kunjungan yang dilakukan oleh 15 mahasiswa FKM program studi Magister Epidemiologi dengan Peminatan Epidemiologi merupakan salah satu cara untuk melengkapi tugas Mata Kuliah Komunikasi Interpersonal dan Advokasi. Kunjungan itu diselenggarakan pada 11 Oktober 2016 dengan…

Demokrasi dan hak asasi manusia masih menjadi polemik di beberapa negara, tak terkecuali dalam lingkup Asia. Bahkan, salah satu titik awal lahirnya Asian Human Rights Charter (AHCR) adalah beberapa pemimpin negara di Asia menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan sesuatu yang asing (alien). Dalam konteks penegakan dan pemajuan hak asasi manusia, situasi di sebagian besar…

“Dalam memeriksa perkara gugatan sederhana, kemampuan dan skill saya sebagai mediator sangat diuji. Ini melebihi ketika memeriksa perkara perdata biasa.” Itulah ungkapan salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Jember ketika menceritakan pengalamannya menangani perkara gugatan sederhana. Berbeda dengan penyelesaian perdata biasa, Hakim dalam gugatan sederhana dituntut aktif  dalam memberikan keterangan yang berimbang kepada Para Pihak.…

Pelatihan ini bukan melulu bicara materi terkait gender, tetapi juga daur belajar dalam proses fasilitasi karena bertujuan untuk belajar menjadi fasilitator dalam pelatihan gender ke depannya. Cara penyampaiannya pun menggunakan metode yang diajarkan. Peserta diajak untuk melakukan sesuatu terkait materi terlebih dahulu untuk kemudian masuk kepada fase mengungkapkan. Proses selanjutnya adalah menganalisis sebelum memberikan kesimpulan. Daur itu bisa terus berulang. Peserta pun…

Sebuah slide menunjukkan perempuan berhijab pada tiga situasi berbeda. Situasi pertama, seorang perempuan berbaju panjang membawa bayi dengan mengenakan burqa (penutup wajah) dalam situasi perang. Situasi kedua, seorang perempuan mengenakan baju panjang dan jilbab dengan wajah masih terlihat di sebuah lembaga pendidikan. Situasi ketiga, dua perempuan mengenakan burkini (baju renang yang menutup badan) berlarian di…

Pada 29 Agustus—16 September 2016, Rizky Argama—peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia—mengikuti pelatihan hukum bidang pengendalian tembakau di Melbourne, Australia. Pelatihan itu diselenggarakan oleh McCabe Centre for Law and Cancer dan diikuti oleh 18 orang peserta yang mewakili 12 negara.   Melalui pelatihan tersebut, Gama menceritakan, peserta dibekali pengetahuan mengenai kaitan hukum dan kebijakan…

Dr. Syarifuddin, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditunjuk sebagai Ketua Pokja Tilang, membuka rapat pokja tilang untuk pertama kalinya pada Selasa, 6 September 2016 di Hotel Aryaduta, Jakarta. Perhatian Mahkamah Agung terhadap perkara tilang semakin besar setelah dipublikasikannya hasil penelitian yang dibuat oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama dengan Badan…