Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) untuk Mendorong Revisi UU Ormas
Pada 13 Februari 2019, Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) melakukan audiensi dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di Lantai 3 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Terdapat dua tujuan dari audiensi yang dilakukan oleh KKB, yaitu 1) Penyampaian Draf Naskah Akademik RUU Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan versi masyarakat sipil dan 2)…
Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Badan Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum Kemendagri
Pada 12 Februari 2019, Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) melakukan audiensi dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Lantai 2 Gedung Badan Litbang Kemendagri. Terdapat dua tujuan dari audiensi yang dilakukan oleh KKB, yaitu 1) Penyampaian hasil temuan KKB terkait lima tahun implementasi UU Ormas di Indonesia 2)…
FGD: Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Kelautan dan Perikanan
Dalam penyusunan sebuah peraturan, naskah akademik sangat penting sebagai penguat argumentasi mengapa kita perlu diatur oleh sebuah undang. Meski begitu, penggunaan data dalam Naskah Akademik masih sangat minim. Selama rentang waktu 2016-2017, kurang dari 10 (sepuluh) RUU yang menggunakan data sebagai dasar argumentasinya dalam Naskah Akademik. Hal tersebut diungkapkan oleh Peneliti Pusat Studi Hukum dan…
Menata Fungsi dan Lembaga, Membenahi Regulasi
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan kegiatan Seminar Nasional bertajuk Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Kegiatan itu dilaksanakan pada Rabu, 13 Februari 2019, di Hotel Aryaduta Jakarta. Seminar ini diselenggarakan dalam rangka menyebarluaskan gagasan reformasi regulasi, terutama dalam aspek kelembagaan, sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pihak. Ketua…
Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundangan Indonesia
Reformasi regulasi menjadi pembahasan luas beberapa bulan terakhir. Momentum pemilihan Presiden dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menjadi pemicu, selain juga kebutuhan yang riil dilapangan. Reformasi regulasi menjadi komitmen Pemerintah untuk merealisasikannya, dan hasilnya sangat ditunggu oleh masyarakat pada umumnya, dan juga dunia usaha pada khususnya. Berbagai tantangan dihadapi dalam sistem…
Materi Seminar Nasional Agenda Reformasi Regulasi
Unduh Dokumen 6-Siaran Pers Semnas RR – PSHK 13Feb19 File size: 368 KB 5-Siaran Pers – Menteri Bambang Sampaikan Agenda Reformasi Regulasi Tata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundangan Indonesia File size: 95 KB 1-Final_Keynote+Speech+Menteri+PPN_Semnas+RR-EditPAKK-V01 (2) File size: 2 MB 2-SemNas RR- Sahli BAPENAS File size: 1 MB 4-SemNas RR-Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan…
“Overregulasi” Hambat Bisnis dan Investasi
Regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terlalu banyak (“overregulasi”) telah menghambat perkembangan bisnis dan investasi di Indonesia. Hal itu diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Bambang P.S. Brodjonegoro dalam acara media briefing bertema reformasi regulasi di Jakarta, Rabu (6/2) lalu. Bambang mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi, terutama dalam hal kemudahan berusaha sering terkendala…
Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pemulihan Aset Di Pasar Modal
Pedoman ini disusun untuk membantu penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang dan pemulihan aset di pasar modal, khususnya yang berasal dari tindak pidana korupsi. Diharapkan kedepan, penanganan terhadap tindak pidana pencucian uang yang melibatkan media maupun instrumen/produk pasar modal menjadi lebih optimal. Dari sisi sektor pasar modal, penegakan hukum yang adil dan tegas…
Menyatakan Kembali Hukum yang Dapat Dipertanggungjawabkan
Salah satu tantangan yang dihadapi dalam sistem hukum khususnya praktik penegakan hukum di Indonesia adalah masih terbatasnya literatur yang mengkaji konsep-konsep hukum tertentu secara mendalam. Penafsiran atas konsep-konsep hukum pun seringkali tidak memiliki dasar yang kuat, baik dari segi ilmiah maupun yuridis. Akibatnya, muncul inkonsistensi dalam penegakan hukum karena penafsiran atas konsep-konsep hukum diserahkan…
Mendorong Perubahan SEMA yang Lemahkan Buruh
Sejumlah pengurus dan anggota Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Selasa, 29 Januari lalu melakukan kunjungan ke PSHK. Kedatangan rombongan tersebut untuk mendiskusikan dua Surat Edaran Mahkamah Agung terkait dengan ketenagakerjaan yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 3 Tahun 2018. Beberapa materi dalam dua SEMA tersebut dinilai tidak berpihak pada perlindungan hak-hak buruh. Diantaranya,…
Sengkarut Perkara OSO
Selasa lalu adalah batas akhir waktu yang diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Oesman Sapta Odang biasa disapa OSO untuk mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Hanura bila ingin namanya masuk dalam daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Batas waktu itu diberikan KPU sebagai tindak lanjut dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara…
RAZIA DAN PENYITAAN BUKU BESAR-BESARAN MELANGGAR HUKUM
Jaksa Agung mengusulkan untuk dilakukan razia besar-besaran dan perampasan terhadap buku berpaham komunis. Pernyataan Jaksa Agung ini justru melegalisasi tindakan main hakim sendiri dan bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UUD NRI 1945. Pernyataan Jaksa Agung tersebut merupakan preseden buruk dan mengancam praktik demokrasi di Indonesia. Rezim kewenangan penyitaan oleh Kejaksaan terhadap barang cetakan, termasuk…
Seminar Kerangka Analisa Keterkaitan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Hak Penyandang Disabilitas sebagai Alat Monitoring dan Advokasi di Indonesia
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia, bekerja sama dengan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), menyelenggarakan Seminar Kerangka Analisa Keterkaitan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Hak Penyandang Disabilitas sebagai Alat Monitoring dan Advokasi di Indonesia pada Selasa (22/1/2019) di Jakarta. Hadir sebagai narasumber adalah tim peneliti PSHK, Fajri…
DELAPAN PRIORITAS HUKUM 2019
PSHK menyusun 8 Prioritas Hukum 2019 yang meliputi, antara lain: Penyelenggaraan pilpres dan pileg 2019 merupakan tantangan perwujudan reformasi hukum, mengingat pembenahan dan penegakan hukum tetap harus menjadi prioritas tanpa tersandera agenda politik elektoral. Dalam aspek regulasi, prioritas hukum 2019 harus mampu menyentuh aspek penataan fungsi dan kelembagaan, perencanaan monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan, serta…
Mengejar Ketertinggalan Pembenahan Hukum, Pemerintah Perlu Menetapkan Program Prioritas Pembenahan Hukum 2019
Catatan Akhir Tahun 2018 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Bidang Regulasi dan Peradilan Berbagai peristiwa hukum penting selama 2018 memberikan catatan tentang belum adanya penegakan dan kebijakan pembenahan hukum yang memberi dampak signifikan dan berpihak pada masyarakat. Penegakan dan pembenahan hukum pada 2019 akan berada dalam situasi yang lebih berat. Pelaksanaan pemilihan anggota legislatif…
Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) Tahun ke-V (2 Juli 2017 – 1 Juli 2018)
Unduh Dokumen Lap KKB Monev UU Ormas Tahun ke-V 27Des18 File size: 1 MB
Siaran Pers Koalisi Kebebasan Berserikat Tentang Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan UU Ormas Tahun ke-V (2 Juli 2017 – 1 Juli 2018)
KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT (KKB) Sisi Problematika UU Ormas: Dari Kewajiban Registrasi sebagai Bentuk Pengakuan Negara Hingga Pembubaran Organisasi Melalui Penerapan Asas Contrarius Actus Temuan monitoring dan implementasi UU Ormas yang dilakukan KKB sejak 2 Juli 2017 – 1 Juli 2018 memperlihatkan bahwa terdapat 3 (tiga) konteks penting yang memengaruhi pengaturan Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia,…
Catatan Hukum 2018 dan 8 Program Prioritas Pembenahan Hukum 2019
Pembenahan hukum sampai dengan saat ini belum menunjukkan perubahan yang sangat berarti dan menyentuh pada persoalan dasar dalam penegakan hukum. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) melihat sepanjang tahun 2018 pembenahan dan penegakan hukum di Indonesia masih berjalan lambat. Hal ini terlihat dari masih ada ancaman terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dialami internal…
Tantangan Pembenahan Regulasi Daerah
Jalannya pemerintahan daerah tak bisa terlepas dari perkembangan peraturan di pemerintah pusat. Tumpang tindih peraturan maupun kewenangan mengawasi perda sangat menghambat jalannya pemerintahan daerah saat ini. Dalih keharusan adanya regulasi dalam setiap kebijakan melahirkan peraturan-peraturan tidak harmonis. “Setiap kebijakan yang akan dijadikan regulasi mestinya mempertimbangkan harmonisasi sebagai suatu kebutuhan bersama,” ujar Staf Ahli Menteri PPN…
Peluncuran Buku Pedoman Teknis Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan peluncuran buku Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Pasar Modal pada Selasa (11/12). Acara peluncuran tersebut ditandai dengan penyerahan secara simbolis buku pedoman tersebut oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada perwakilan dari aparat penegak hukum antara lain dari KPK,…
FGD: Background Study Reformasi Regulasi untuk Penyusunan RPJMN 2020-2024
Persoalan tentang kualitas dan kuantitas regulasi di Indonesia sudah seringkali menjadi sorotan berbagai pihak baik nasional maupun internasional. Namun, sampai dengan saat ini permasalahan peraturan perundang-undangan masih menjadi salah satu permasalahan yang belum tuntas diselesaikan baik peraturan perundang-undangan di level pusat maupun di daerah. Permasalahan tersebut diakui oleh pemerintah saat ini, banyaknya regulasi dianggap menyebabkan…
Badan Legislasi Pemerintah Dinilai Bisa Selesaikan Lemahnya Manajemen Pembentukan RUU
JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) M. Nur Sholikin mengungkap pentingnya pembentukan badan legislasi ( baleg) pemerintah. Menurut dia, badan tersebut diperlukan untuk menyelesaikan lemahnya manajemen internal pemerintah dalam hal pembuatan rancangan undang-undang ( RUU). Sholikin menilai, selama ini terjadi masalah di ruang pembentukan rancangan regulasi di pemerintah, yang menyebabkan…
DPR Yakin Jokowi Setuju Bentuk Badan Legislasi Pemerintah
Saya yakin Pak Jokowi membentuk Badan Legislasi Pemerintah ini,” kata Sarmuji. tirto.id – Wakil Ketua Baleg DPR Sarmuji optimistis ide pembentukan Badan Legislasi Pemerintah akan direspons positif oleh Presiden Jokowi. Sebab, Sarmuji menilai pembentukan lembaga tersebut sangat berguna untuk mengatasi persoalan pemerintahan. “Saya yakin Pak Jokowi membentuk Badan Legislasi Pemerintah ini. Itu berdasarkan kesulitan-kesulitan di lapangan,”…
Benahi Regulasi, Pemerintah Didukung Bentuk Lembaga Legislasi
Liputan6.com, Jakarta – Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Nur Solikhin mendukung niatan pemerintah membentuk lembaga legislasi. Menurut Solikhin, pembentukan legislasi agar pemerintah mampu mengontrol sekaligus mengevaluasi segala undang-undang yang dibuat. Solikhin menyebut, selama ini perancangan, pengawasan atau kontrol undang-undang yang dibuat pemerintah tidak efektif bahkan cenderung saling tumpang tindih. “Memang selama ini yang jadi kelemahan…
Pembentukan Lembaga Legislasi Pemerintah Diyakini Bisa Hindari Tumpang Tindih Regulasi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Nur Solikhin menyatakan mendukung niatan pemerintah membentuk lembaga legislasi. Dia meyakini pembentukan lembaga legislasi mampu membantu mengontrol sekaligus mengevaluasi segala undang-undang yang dibuat. Solikhin menjelaskan selama ini perancangan, pengawasan hingga kontrol undang-undang yang dibuat tidak efektif bahkan cenderung tumpang tindih. “Selama ini yang jadi kelemahan adalah tidak ada…
PSHK Sambut Baik Pembentukan Badan Legislasi Pemerintah
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menyambut baik wacana pembentukan Badan Legislasi Pemerintah. Alasannya karena pemerintah tidak mempunyai lembaga yang mampu mengontrol keberadaan undang-undang secara sentralistik. “Kami harap semoga rencana pembentukan lembaga khusus yang menangani perundang-undangan terus bergulir karena memang selama ini yang jadi kelemahan itu adalah tidak ada satu lembaga yang dia bisa mengendalikan…
Mendorong Dibentuknya Lembaga Legislasi buat Tuntaskan ‘Obesitas’ Regulasi
Merdeka.com – Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Nur Solikhin mendukung niatan pemerintah membentuk lembaga legislasi. Menurut Solikhin, pembentukan legislasi agar pemerintah mampu mengontrol sekaligus mengevaluasi segala undang-undang dibuat. Solikhin menyebut, selama ini perancangan, pengawasan atau kontrol undang-undang dibuat pemerintah tidak efektif. Bahkan cenderung tumpang tindih. “Memang selama ini yang jadi kelemahan itu adalah tidak…
PSHK Dukung Wacana Seskab Buat Badan Legislasi Pemerintah
Nur menyatakan, keberadaan Badan Legislasi Pemerintah bisa mempermudah dan mempercepat penyelesaian tumpang tindih aturan. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) sepakat dengan wacana pembentukan Badan Legislasi Pemerintah. PSHK sepakat karena pemerintah tidak mempunyai lembaga yang mampu mengontrol keberadaan undang-undang secara sentralistik. “Kita harap semoga terus bergulir rencana pembentukan lembaga khusus yang menangani perundang-undangan karena memang…
Pengabaian Fakta Hukum dan Fakta Sosial oleh Bawaslu Dalam Memutus Sengketa Pelarangan Mantan Koruptor Menjadi Caleg
Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5 diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, di Batusangkar, Sumatera Barat, pada 9-11 November 2018. KNHTN-5 ini mengangkat tema tentang “Tantangan Menjaga Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Umum”. Dalam pelaksanaan KNHTN-5 yang diselenggarakan di Batusangkar tersebut, turut peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Antoni Putra. Antoni hadir…
Urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Pengelola Reformasi Regulasi
Upaya radikal namun diyakini akan memberikan pengaruh cepat. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), M.Nur Solikhin, menjelaskan setidaknya ada dua masalah utama yang terjadi dalam sistem regulasi di Indonesia. Pertama, terus membengkaknya jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, banyak di antara peraturan perundang-undangan yang ada tersebut justru tidak sinkron satu sama…
HAK MEMILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL HARUS DIJAMIN NEGARA
Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pendaftaran terhadap pemilih dengan disabilitas mental, berdasarkan surat Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018, adalah langkah yang tepat. Kebijakan itu merupakan bentuk nyata dari realisasi jaminan hak politik yang setara bagi setiap warga negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam berbagai Undang-undang, termasuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang…
DPR Dorong Pemerintah Segera Wujudkan Lembaga Tunggal Legislasi
Sebagai upaya penataan kelembagaan, sekaligus menjadikan satu pintu dalam menghasilkan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan. Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla nampaknya bakal serius mewujudkan terbentuknya lembaga legislasi di internal pemerintah. Tak tanggung-tanggung, pemerintah telah menggelar seminar yang nantinya menjadi menjadi media dalam menyerapkan aspirasi terkait pembentukan lembaga tugas pembentuk undang-undang tersebut. DPR…
Tak Cukup Membentuk Lembaga, Pemerintah Harus Lakukan Pembenahan Menyeluruh
Pemerintah berencana untuk membentuk lembaga khusus yang akan menangani peraturan perundang-undangan. Pembentukan lembaga ini untuk merespon berbagai permasalahan dalam sistem peraturan perundang-undangan yang masih sering menjadi kendala dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan baik di pusat maupun daerah. Sekreariat Kabinet telah menyelenggarakan seminar nasional membahas rencana ini, di Jakarta, 28/11/2018. Inisiatif pemerintah untuk menata ulang…
Selalu Gagal Penuhi Target, DPR Perlu Ubah Pelaksanaan Fungsi Legislasi
Memasuki akhir tahun 2018 ini, DPR baru menyelesaikan 4 (empat) RUU dari 50 (lima puluh) yang ditetapkan dalam prioritas tahunan 2018. Kondisi sama terjadi pada 2017, dari 50 (lima puluh) RUU Prioritas Tahunan hanya 6 (enam) RUU yang ditetapkan DPR pada 2017. Alih-alih mengurangi prioritasnya pada 2019 yang merupakan tahun politik, DPR tetap menetapkan jumlah…
Negara Harus Berperan dalam Menciptakan Lingkungan Kondusif bagi Masyarakat Sipil
Lingkungan kondusif bagi organisasi masyarakat sipil menjadi prasyarat utama dapat berjalannya pembangunan yang partisipatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Lingkungan kondusif itu dapat terwujud setidaknya karena dua hal: pertama, ketika negara memberikan dukungan bagi organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan inovasi; kedua, apabila negara tidak menggunakan pendekatan kontrol politik-keamanan ketika berhadapan dengan masyarakat sipil. Hal…
Sinkronisasi Regulasi dengan Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional
Penyelenggaraan pembangunan tidak bisa berjalan tanpa arahan. Fungsi regulasi menjadi salah satu acuan berjalannya pembangunan tanpa mengesampingkan fungsi yang lain. Kini telah dikembangkan berbagai metode untuk menilai efektifitas peraturan perunang-undangan. Namun, penerapan berbagai instrument tersebut masih minim. Pernyataan tersebut disampaikan Dr. Diani Sadiawati, SH, LLM., Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam diskusi sebagai…
Kriminalisasi ahli lingkungan, ancaman baru terhadap penegakan hukum perkara hutan dan tambang
Kriminalisasi ahli lingkungan menjadi ancaman baru bagi penegakan hukum di sektor kehutanan dan pertambangan. Modus penggugat adalah mengkriminalkan pendapat ahli yang dipakai hakim untuk menjatuhkan vonis. Kriminalisasi ini potensial membungkam para ahli yang kritis dan berani berpendapat sesuai dengan keahliannya. Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), digugat oleh PT Jatim Jaya…
Aspek keadilan sering dilupakan dalam pembuatan kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia
Pembuat kebijakan ketika merancang kebijakan pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan tidak hanya kepentingan bisnis, tapi juga dampak pembangunan terhadap masyarakat dan lingkungan setempat. Namun praktiknya, pemerintah membuat hukum dan kebijakan yang memudahkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan mengabaikan ongkos sosial yang ditanggung masyarakat setempat. Mengutip dari pidato Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada upacara Peringatan Hari Kemerdekaan lalu, sebanyak 477…
Mendorong Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Melalui Parpol
Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5 diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, di Batusangkar, Sumatera Barat, pada 9-11 November 2018. Pada KNHTN 5 kali ini mengangkat tema tentang “Tantangan Menjaga Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Umum”. Tema itu relevan dengan isu besar di Indonesia saat ini, yang akan menyelenggarakan Pemilihan Umum serentak pada 2019.…
Perlu Lembaga Tunggal untuk Menata Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?
Dalam program penataan regulasi nasional, banyak persoalan yang terungkap. Peraturan yang saling tumpah tindih tak selamanya bisa diselesaikan dengan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Egosektoral dalam proses pembentukan peraturan yang lebih teknis bahkan tidak mudah diselesaikan, sehingga Pemerintah membentuk mekanisme penyelesaian non-litigasi melalui Kementerian Hukum dan HAM. Mekanisme ini untuk menyelesaikan sengketa…
Perlu Komitmen Kuat untuk Reformasi Penyederhaan Regulasi
Seharusnya penyederhaan regulasi yang dilakukan DPR dan pemerintah melihat secara luas peta regulasi di berbagai sektor. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengakui praktik pembuatan peraturan perundang-undang masih belum efektif dan optimal. Sebab, masih terdapat peraturan perundang-undangan yang belum harmoni, tumpang tindih, dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, DPR memandang perlu reformasi penyederhanaan regulasi…
Lokakarya Penyebarluasan dan Promosi Penggunaan Modul Restatement
Restatement adalah salah satu model penelitian yang dirancang untuk mampu menjangkau persoalan hukum dengan perspektif kebaruan. Sebagai sebuah model penelitian, restatement didesain untuk membongkar pewacanaan dan pembentukan hukum dari beberapa aspek, yaitu peraturan, putusan, dan literatur/doktrin. Dalam konteks Indonesia, hukum dibentuk melalui tiga hal itu, yaitu pembentuk peraturan, hakim dalam memutus kasus konkrit maupun memutus…
Penataan Kelembagaan Untuk Mendorong Reformasi Regulasi di Indonesia
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasona H. Laoly dalam Seminar Pembangunan Hukum di Jakarta pada Oktober 2017 menyatakan bahwa kualitas regulasi saat ini masih rendah. Kualitas regulasi yang rendah tersebut ditandai dengan masih banyaknya tumpang tindih, ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, dan peraturan perundang-undangan yang tidak efektif keberadaannya. Kualitas regulasi…
Pemerintah Perlu Menata Ulang Lembaga yang Mengurus Perundang-undangan
Pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang saat ini sedang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui perlu dikembangkan lebih luas. Hal ini untuk mendorong perbaikan sistem perundang-undangan Indonesia yang masih menyimpan banyak permasalahan. Hal tersebut disampaikan oleh M Nur Sholikin, Direktur Eksekutif PSHK dalam acara Diskusi Penyempurnaan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum untuk…
Implementasi Kebijakan Insentif Pajak untuk Sektor Filantropi dalam Pengembangan Sektor Pengetahuan
Kebijakan insentif pajak merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sektor non-profit di berbagai negara. Pada umumnya, insentif pajak untuk filantropi diberikan dalam dua bentuk, yaitu pengecualian pajak bagi organisasi nirlaba (tax exemption) dan pengurangan pajak bagi donatur (tax deduction). Tax exemption berlaku bagi sumbangan atau penghasilan yang diperoleh organisasi…
Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Pelayanan yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas
Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyelenggarakan Semiloka Nasional bertema Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Pelayanan Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas selama dua hari sejak 24 hingga 26 September 2018 di Jakarta.…
Formasi Khusus Disabilitas CPNS 2018: Pisau Bermata Dua
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) akan melaksanakan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada September 2018. Seperti halnya dua seleksi CPNS sebelumnya pada 2017, KemenPANRB kembali membuka formasi khusus penyandang disabilitas. Kebijakan itu merupakan upaya Pemerintah dalam memenuhi amanat dari Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun apakah kebijakan itu…
Pemerintah Perlu Membuat Pengaduan Perda Bermasalah
Pemerintah perlu membuat mekanisme complaint handling untuk mengidentifikasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang bermasalah. Complaint handling ini perlu dilakukan merespon dibatalkannya kewenangan pemerintah dalam membatalkan peraturan daerah yang sebelumnya diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. I Made Suwandi, mantan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dalam diskusi ahli…
Evolusi Pengelolaan Arsip Media : Proses Bisnis & Kompetensi
Perkembangan teknologi digital memberikan banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali bagi para pengelola informasi dan dokumen. Perubahan ini bagi sebagian pengelola dokumen, rekod, dan arsiparis menimbulkan kegalauan dalam menentukan sistem yang tepat untuk mengelola berbagai rekod dan arsip tersebut. Yogi Hartono, Manajer Library and Archives Media CNN Indonesia, berpendapat bahwa saat ini pengelola…
Problem Hukum Putusan Bawaslu
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah telah mengabulkan beberapa permohonan bekas koruptor yang menjadi bakal calon legislator yang menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tidak diloloskan menjadi calon legislator. Beberapa permohonan yang dikabulkan tersebut di antaranya adalah gugatan Syahrial Damapoli dari Sulawesi Utara, Abdullah Puteh dari Aceh, dan Joni Kornelius Tondok dari Toraja Utara. Jika melihat…
Vonis Meiliana: Momentum Baru Pembenahan Total Rancangan KUHP
PERNYATAAN SIKAP PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN INDONESIA (PSHK): Putusan Pengadilan Negeri Medan untuk kasus Meilana yang didakwa melanggar pasal 156A KUHP pada tanggal 21 Agustus lalu menimbulkan reaksi di publik. Sebagian mengorganisir dukungan terhadap Meiliana dengan membuat petisi agar Komisi Yudisial memeriksa majelis hakim untuk kasus Meiliana serta meminta Polri untuk membuat perlindungan untuk…
FGD: Penggunaan Restatement Sebagai Bahan Ajar Penelitian Hukum
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dengan dukungan USAID CEGAH menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menggali masukan tentang peluang penggunaan restatement sebagai bahan ajar penelitian hukum, terutama untuk mendorong penggunaannya di Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Balitbangkumdil MA) dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Selasa (21/8), di…
Catatan Kinerja Legislasi DPR 2013: Capaian Menjelang Tahun Politik
Catatan ini memuat kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 2013. Sebagaimana diketahui bahwa 2013 adalah satu tahun menjelang pemilihan umum. Fenomena yang kami tangkap, pada momentum yang sama sebelumnya, yaitu pada 2008, menunjukkan bahwa DPR sudah bersiap-siap untuk dalam menghadapi momentum politik tersebut. Maka itu, penilaian kinerja legislasi DPR 2013 menjadi begitu penting. Pola…
Penjelasan Hukum tentang Grosse Akte
Ketiadaan kepastian hukum merupakan masalah utama di Indonesia pada zaman modern ini. Ketidakpastian hukum merupakan masalah besar dan sistemik yang mencakup keseluruhan unsur masyarakat. Ketidakpastian hukum juga merupakan hambatan untuk mewujudkan perkembangan politik, sosial dan ekonomi yang stabil dan adil. Singkat kata, jika seseorang ditanya apa hokum Indonesia tentang subjek tertentu, sangat sulit bagi orang…
Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup
Salah satu masalah yang dihadapi dalam sistem hukum di Indonesia adalah masih terbatasnya literatur hukum yang secara mendalam mengkaji isu-isu hukum tertentu yang sering dihadapi dalam praktek penegakan hukum. Akibatnya, penafsiran hukum untuk menyelesaikan isu hukum tersebut tidak mempunyai dasar ilmiah maupun yuridis. Hal ini berdampak pada munculnya inkonsistensi penegakan hukum karena penafsirannya diserahkan pada…
Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku
Salah satu masalah yang dihadapi dalam sistem hukum di Indonesia adalah masih terbatasnya literatur hukum yang secara mendalam mengkaji isu-isu hukum tertentu yang sering dihadapi dalam praktek penegakan hukum. Akibatnya, penafsiran hukum untuk menyelesaikan isu hukum tersebut tidak mempunyai dasar ilmiah maupun yuridis. Hal ini berdampak pada munculnya inkonsistensi penegakan hukum karena penafsirannya diserahkan pada…
Baseline Survey
Penelitian ini merupakan sebuah langkah untuk dapat melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pengadilan yang mereka dapatkan. Baseline Survey merupakan penelitian kerja sama antara Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Australia Indonesia Partnership for Justice Program (AIPJ) dalam bentuk survei terhadap kepuasan pengguna pengadilan, khususnya di aspek pelayanan. Aspek pelayanan itu lalu…
Standardisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Pengadilan Negeri
PENGELOLAAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS merupakan tantangan yang kompleks bagi pengadilan. Setiap tahun, perkara pelanggaran lalu lintas adalah perkara terbanyak dari keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan. Gambaran kuantitas itu turut menggambarkan bahwa perkara pelanggaran lalu lintas merupakan ruang interaksi yang paling besar yang terjadi antara masyarakat dan pengadilan. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia…
Buku Saku Gugatan Sederhana
Gugatan sederhana merupakan penyederhanaan mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara perdata yang sederhana dan bernilai kecil. Di negara lain, gugatan sederhana biasa dikenal dengan istilah small claims court atau small claims settlement. Di Indonesia, gugatan sederhana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diundangkan sejak 7…
Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: MENUJU INDONESIA RAMAH DISABILITAS
Disabilitas sedang menjadi isu yang berkembang di Indonesia. Kondisi itu dipengaruhi oleh perkembangan di dunia, yaitu sudah adanya Konvensi hak-hak penyandang disabilitas (Convention on the Rights of People with Disabilities – CRPD) yang disahkan di PBB pada 2006, dan Indonesia meratifikasinya pada 2011, melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011. Disahkannya CRPD bagaikan membuka lembaran baru…
Pengembangan Layanan Informasi Hukum Melalui JDIH
Saat ini kebutuhan informasi hukum tidak sekedar pada ketersediaan dokumen peraturan perundang-undangan atau lainnya, tapi juga diperlukan pendekatan untuk meningkatkan pemahaman terhadap informasi hukum yang disediakan. Hal tersebut disampaikan oleh M Nur Sholikin, Direktur Eksekutif PSHK saat menjadi salah satu narasumber dalam Workshop Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2018. Acara tersebur…
Pengembangan Layanan Informasi Hukum Melalui JDIH
Saat ini kebutuhan informasi hukum tidak sekedar pada ketersediaan dokumen peraturan perundang-undangan atau lainnya, tapi juga diperlukan pendekatan untuk meningkatkan pemahaman terhadap informasi hukum yang disediakan. Hal tersebut disampaikan oleh M Nur Sholikin, Direktur Eksekutif PSHK saat menjadi salah satu narasumber dalam Workshop Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2018. Acara tersebur…
Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
Peneliti kami, Muhammad Faiz Aziz, menjadi narasumber dalam diskusi Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, Rabu (25/4). Dalam pemaparannya, Muhammad Faiz Aziz menyampaikan bahwa implementasi deregulasi di Indonesia sudah ada sejak era Orde Baru, yaitu deregulasi pada tahun 1983 (Penghapusan pagu kredit, suku bunga bebas, dan…
FGD: Penyusunan Panduan Teknis Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Department of Home Affairs Australia, dan didukung Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) kembali mengelar Focused Group Discussion (FGD) untuk menggali masukan untuk Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal dari Perkara Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal, Selasa (3/7), di Jakarta.…
Review of the Indonesian Fisheries Policy and Legal Landscape and Supporting Government Institutions
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerjasama dengan Meridian Institute, Hukumonline.com, Yayasan Barunastra, dan SeventyThre, dengan dukungan dari David and Lucile Packard Foundation melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk melakukan konfirmasi dan validasi atas hasil kajian sementara dari Review of the Indonesian Fisheries Policy and Legal Landscape and Supporting Government Institutions, Kamis (9/8), di Jakarta. FGD ini dihadiri…
Putusan yang Menyakitkan
Paralegal dipastikan tidak berwenang memberikan bantuan hukum di pengadilan. Kepastian itu didapat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materi Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1/2018 terhadap UU No 18/2003 tentang Advokat. Pemohon adalah beberapa advokat yang merasa dirugikan akibat adanya kewenangan memberikan bantuan hukum secara litigasi…
Review of the Indonesian Fisheries Policy and Legal Landscape and Supporting Government Institutions
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerjasama dengan Meridian Institute, Hukumonline.com, Yayasan Barunastra, dan SeventyThre, dengan dukungan dari David and Lucile Packard Foundation melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk melakukan konfirmasi dan validasi atas hasil kajian sementara dari Review of the Indonesian Fisheries Policy and Legal Landscape and Supporting Government Institutions, Kamis (9/8), di…
Neraca Jomplang Korban Pemerkosaan
Pemidanaan terhadap korban pemerkosaan di Jambi adalah gambaran yang paling jelas soal posisi negara ketika merespons korban pemerkosaan. Korban awalnya dituntut 1 tahun penjara oleh penuntut umum, kemudian divonis 6 bulan penjara oleh majelis hakim dengan penerapan Pasal 45A juncto Pasal 77A Undang-Undang Perlindungan Anak. Dia jelas merupakan korban pemerkosaan oleh kakak kandung sendiri. Sebagai…
Mengapa Mahkamah Konstitusi harus tolak tuntutan Perindo tentang batasan periode jabatan wakil presiden
Partai Perindo sebagai peserta pemilu hendak membuka ruang mencalonkan kembali Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang telah dua periode menjabat, pada Pemilu 2019. Partai ini mengajukan pengujian konstitusi undang-undang (constitutional review) kepada Mahkamah Konstitusi (MK)atas batang tubuh dan penjelasan ketentuan Pasal 169 huruf n Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan itu mengatur bahwa seseorang dapat mencalonkan…
Divestasi Saham Freeport
Divestasi saham PT Freeport Indonesia memasuki babak baru dengan ditandatanganinya head of agreements antara Indonesia dan Freeport McMoran. Walaupun penandatanganan ini bukan merupakan langkah definitif dalam divestasi Freeport Indonesia, hal itu tetap memiliki nilai simbolik untuk mengatur detail teknis divestasi selanjutnya. Pada wilayah detail selanjutnyalah kehati-hatian dan transparansi harus diterapkan secara total agar divestasi ini ditujukan untuk…
FGD: Penyusunan Panduan Teknis Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Department of Home Affairs Australia, dan didukung Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) kembali mengelar Focused Group Discussion (FGD) untuk menggali masukan untuk Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal dari Perkara Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal, Selasa (3/7),…
Keluarga besar Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 H Mohon Maaf Lahir dan Batin
Menyambut Idul Fitri, kegiatan perkantoran PSHK libur sejak tanggal 11 Juni – 20 Juni 2018. Kegiatan perkantoran akan aktif kembali pada tanggal 21 Juni 2018.
Penelitian dan Advokasi Bidang Legislasi dan Peradilan
Untuk pertama kalinya Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indoensia (PSHK) memberikan pelatihan tentang penelitian dan advokasi kebijakan kepada lembaga Judicial System Monitoring Programme (JSMP) Timor Leste. Pelatihan ini dilaksanakan selama tiga hari, pada tanggal 2 – 4 Mei 2018 yang diikuti oleh enam orang. Pada sesi pembukaan, Mulki…
Penelitian dan Advokasi Bidang Legislasi dan Peradilan
Untuk pertama kalinya Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indoensia (PSHK) memberikan pelatihan tentang penelitian dan advokasi kebijakan kepada lembaga Judicial System Monitoring Programme (JSMP) Timor Leste. Pelatihan ini dilaksanakan selama tiga hari, pada tanggal 2 – 4 Mei 2018 yang diikuti oleh enam orang. Pada sesi pembukaan, Mulki…
Rancangan Peraturan Pemerintah Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
Penjelasan: Pemerintah sudah mengagendakan untuk membentuk 8 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016. 5 RPP diantaranya sudah masuk sebagai RPP prioritas di 2018, melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang program Penyusunan Peraturan Pemerintah 2018. Salah satu RPP yang masuk dalam prioritas 2018 adalah Rancangan Peraturan Pemerintah Akomodasi yang…
Menimbang Rancangan Undang-Undang Terorisme
Rentetan serangan terorisme yang muncul beberapa waktu belakang menghangatkan kembali pembahasan Rancangan Undang-Undang Terorisme. Pembahasan rancangannya sebenarnya sudah bergulir setelah serangan teror di Jalan Thamrin jakarta, pada Januari 2016. Revisi terhadap Undang-Undang Pemberantasan Terorisme itu diposisikan untuk melengkapi produk hukum anti-terorisme setelah adanya Undang-Undang Pemberantasan Terorisme dan Undang-Undang Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Perubahan regulasi seharusnya menggabungkan…
Tanpa HAM tidak ada legitimasi melawan terorisme di Indonesia
Rentetan peristiwa terorisme belakangan membuka kembali perbincangan yang sama sekali tidak baru. Namun, ini kerap muncul ketika peristiwa terorisme meluap. Dengan nada “marah”, banyak kalangan menuding hak asasi manusia (HAM) tak relevan diperbincangkan pada kasus terorisme. Tidak hanya isu soal agama dan komunisme, isu HAM pun kerapkali kesannya menjadi komoditas politik. Kita dapat mengunjungi kembali…
SIARAN PERS BERSAMA Perangi Terorisme dengan Menyeluruh dan Bermartabat
Kita semua tentu mengecam serangan terorisme yang terjadi secara berturut turut dalam dua minggu terakhir ini;peristiwa di Rumah Tahanan Mako Brimob 9 Mei 2018, yang kemudian diikuti dengan serangan peledakan bom di tiga gereja di Surabaya (Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Pantekosta) pada 13 Mei 2018 serta penyerangan Kantor Polda…
Reformasi Rutan serta Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan
Insiden berdarah di Rumah Tahanan Negara Cabang Salemba di Markas Komando Brimob merupakan sebuah gejala bahwa pengelolaan institusi pemasyarakatan Indonesia masih penuh dengan persoalan. Dari kacamata penyebab, seharusnya premis tunggal dalam insiden itu disingkirkan. Persoalan ”gesekan” antara warga binaan dengan warga binaan atau warga binaan dengan petugas sudah berulang kali terjadi. Pemerintah perlu lebih terbuka…
Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
Peneliti kami, Muhammad Faiz Aziz, menjadi narasumber dalam diskusi Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, Rabu (25/4). Dalam pemaparannya, Muhammad Faiz Aziz menyampaikan bahwa implementasi deregulasi di Indonesia sudah ada sejak era Orde Baru, yaitu deregulasi pada tahun 1983 (Penghapusan pagu kredit, suku bunga bebas, dan…
Strategi Pengembangan Perpustakaan Khusus
“Kemampuan menulis pustakawan menjadi perhatian Pustaka Kementerian Pertanian RI agar berbagai hasil penelitian yang sulit dipahami dapat dengan mudah dibaca masyarakat awam, khususnya para petani. Sayang sekali hasil penelitian yang bagus dan sudah didanai negara, tidak dimanfaatkan karena kesulitan membacanya,” Demikian ringkasan pendapat Gayatri K. Rana, Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian.…
Masihkah perlu Revisi UU Ormas?
Menjelang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan/Perppu 2/2017 (yang kemudian menjadi UU 16/2017), sejumlah fraksi menyatakan menolak. Mereka antara lain Fraksi Partai Gerindra, PKS, dan PAN. Beberapa fraksi seperti Demokrat, PPP, dan PKB mendukung dengan catatan, agar dilakukan revisi (setelah ditetapkan…
Praktek Pembentukan Kebijakan di Indonesia
Secara teoritik pembentukan kebijakan merupakan sebuah siklus (policy cycle) yang meliputi delapan tahapan. Namun dalam konteks Indonesia penggunaan istilah policy cycle kurang tepat. Pembentukan kebijakan di Indonesia lebih tepat menggambarkan sebuah proses, belum pasti sebuah siklus. Pernyataan tersebut disampaikan oleh M Nur Sholikin dalam acara seminar yang diselenggarakan di Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada…
Praktek Pembentukan Kebijakan di Indonesia
Secara teoritik pembentukan kebijakan merupakan sebuah siklus (policy cycle) yang meliputi delapan tahapan. Namun dalam konteks Indonesia penggunaan istilah policy cycle kurang tepat. Pembentukan kebijakan di Indonesia lebih tepat menggambarkan sebuah proses, belum pasti sebuah siklus. Pernyataan tersebut disampaikan oleh M Nur Sholikin dalam acara seminar yang diselenggarakan di Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada…
Pengembangan Layanan Informasi Hukum Melalui JDIH
Saat ini kebutuhan informasi hukum tidak sekedar pada ketersediaan dokumen peraturan perundang-undangan atau lainnya, tapi juga diperlukan pendekatan untuk meningkatkan pemahaman terhadap informasi hukum yang disediakan. Hal tersebut disampaikan oleh M Nur Sholikin, Direktur Eksekutif PSHK saat menjadi salah satu narasumber dalam Workshop Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2018. Acara tersebur…
Masihkah perlu Revisi UU Ormas?
Menjelang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan/Perppu 2/2017 (yang kemudian menjadi UU 16/2017), sejumlah fraksi menyatakan menolak. Mereka antara lain Fraksi Partai Gerindra, PKS, dan PAN. Beberapa fraksi seperti Demokrat, PPP, dan PKB mendukung dengan catatan, agar dilakukan revisi (setelah ditetapkan…
Strategi Pengembangan Perpustakaan Khusus
“Kemampuan menulis pustakawan menjadi perhatian Pustaka Kementerian Pertanian RI agar berbagai hasil penelitian yang sulit dipahami dapat dengan mudah dibaca masyarakat awam, khususnya para petani. Sayang sekali hasil penelitian yang bagus dan sudah didanai negara, tidak dimanfaatkan karena kesulitan membacanya,” Demikian ringkasan pendapat Gayatri K. Rana, Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian.…
Masihkah Perlu Revisi UU Ormas? Tumpang Tindih Kebijakan Pendataan OMS dengan Pemberian Akses Sumber Daya
Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), KKB menemukan permasalahan fundamental yaitu pendaftaran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) melalui kepemilikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Hasil pemantauan KKB (2 Juli 2013 – 31 Januari 2018) menunjukkan bahwa dari sekitar 582 tindakan implementasi UU Ormas, terdapat 175 tindakan…
FGD: Menggali Masukan untuk Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal dari Perkara Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan didukung Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dan Australia Attorney General’s Department (AGD) kembali mengelar Focused Group Discussion (FGD) untuk menggali masukan untuk Draf – I Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal dari Perkara Korupsi Sebagai Tindak Pidana…
FGD: Menggali Masukan untuk Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal dari Perkara Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan didukung Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dan Australia Attorney General’s Department (AGD) kembali mengelar Focused Group Discussion (FGD) untuk menggali masukan untuk Draf – I Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal dari Perkara Korupsi Sebagai Tindak Pidana…
Pemerintah Terkena Beban Berat Jika RKUHP Disahkan
Pernyataan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Terkait Pembahasan RKUHP Kemarin Presiden bertemu dengan Tim Perumus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pertemuan ini adalah pertemuan kedua dalam beberapa waktu belakangan terkait pembahasan KUHP setelah sebelumnya Presiden bertemu dengan beberapa ahli hukum. Pembaruan terhadap KUHP penting. Namun, dengan cara apa dan pengaturan akan seperti…
Kebijakan Terkait Akses Terhadap Data di Indonesia
Ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi merupakan hal penting dalam proses pengambilan kebijakan. Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang akurat untuk kebijakan publik, sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) di Indonesia telah membangun sistem pengumpulkan berbagai macam data. Data dan informasi ini, selain digunakan oleh K/L itu sendiri, juga dimanfaatkan oleh kalangan akademisi dan…
SIARAN PERS POKJA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENYANDANG DISABILITAS “SAHKAN PP IMPLEMENTASI UU PENYANDANG DISABILITAS, SEGERA!”
Pemerintah sudah berkomitmen untuk membentuk 7 PP sebagai bentuk implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun sampai saat ini belum ada satu pun PP yang disahkan, padahal UU telah memberikan batas pengesahan sampai April 2018. Bahkan ada dua Kementerian yang belum menyatakan kesanggupanya untuk menjadi inisiator pembentukan PP. Kondisi ini patut disayangkan…
PSHK di Days of Law Career 2018, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
PSHK kembali memeriahkan kegiatan Days of Law Career yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Acara yang diselenggarakan pada 21, 22, dan 23 Februari 2018 itu memberikan kesempatan kepada PSHK untuk membuka booth dan presentasi organisasi. Di hari ketiga, Mulki Shader mewakili dari PSHK memberikan presentasi seputar sejarah PSHK, kegiatan pelatihan, penelitian, advokasi, dan wilayah…
Rakyat Tak Seharusnya Menjadi Korban: Seruan Penghentian Kriminalisasi
“Kriminalisasi’ menjadi salah satu kata yang kini kerap terdengar di ruang publik. Kata “kriminalisasi’ terucap untuk perkara buruh pabrik di Makassar yang dituduh mencuri sandal bolong, namun juga untuk menunjuk kasus kriminalisasi komisioner KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah hingga Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. Permasalahan kriminalisasi ini terletak pada perspektif penyusunan kebijakan dan…
PERNYATAAN PUSAT STUDI HUKUM & KEBIJAKAN INDONESIA (PSHK): PEMERINTAH DAN DPR BERTANGGUNGJAWAB ATAS KETIDAKSEMPURNAAN UU MD3
Pernyataan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly bahwa ada kemungkinan Presiden Joko Widodo tidak akan menandatangani UU MD3 sebagai wujud penolakannya, dan mendorong masyarakat sipil yang mempermasalakan pasal-pasal UU MD3 mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi sama sekali tak bisa diterima dalam logika perundang-undangan. Pernyataan itu menunjukan sikap Pemerintah yang tidak ada itikad baik…
Ruang Intervensi dalam Reformasi Hukum Kita
Terhitung sejak bulan Januari 2018, masyarakat sipil Indonesia, khususnya yang bergerak di bidang hukum kehilangan tiga orang figurnya. Asep Rahmat Fadjar, Widodo Budidarmo dan Supriyanto Widodo Eddyono; yang akrab kami panggil Asep, Dodo dan Supi telah berpulang keharibaan-Nya. Asep telah berpulang setahun sebelumnya di Januari 2017, sementara Dodo dan Supi berturut-turut di Desember 2017. …
RKUHP dan pertanyaan-pertanyaan dari penyair Rendra
Ada keriuhan berkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Meski sudah ditunda oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), perdebatan terus berlangsung dari soal teknis perumusan sanksi hingga cakupan materi yang hendak diatur oleh RKUHP ini. Membaca keriuhan ini, saya teringat pada puisi almarhum penyair W.S. Rendra yang berjudul “Sajak Pertemuan Mahasiswa” yang ada dalam koleksi puisi Potret…
Diskusi Penuntutan Perkara TPPU di Pasar Modal yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi
Setelah melakukan dua Focused Group Discussion dengan tema penyelidikan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan menggali perspektif internasional mengenai TPPU di Pasar Modal. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan didukung Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dan Australia Attorney General’s Department (AGD) kembali mengelar Focused Group Discussion untuk menyusun…
PSHK di Days of Law Career 2018, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
PSHK kembali memeriahkan kegiatan Days of Law Career yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Acara yang diselenggarakan pada 21, 22, dan 23 Februari 2018 itu memberikan kesempatan kepada PSHK untuk membuka booth dan presentasi organisasi. Di hari ketiga, Mulki Shader mewakili dari PSHK memberikan presentasi seputar sejarah PSHK, kegiatan pelatihan, penelitian, advokasi, dan wilayah kerja PSHK…
RKUHP dan pertanyaan-pertanyaan dari penyair Rendra
Ada keriuhan berkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Meski sudah ditunda oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), perdebatan terus berlangsung dari soal teknis perumusan sanksi hingga cakupan materi yang hendak diatur oleh RKUHP ini. Membaca keriuhan ini, saya teringat pada puisi almarhum penyair W.S. Rendra yang berjudul “Sajak Pertemuan Mahasiswa” yang ada dalam koleksi puisi Potret…
PERNYATAAN PUSAT STUDI HUKUM & KEBIJAKAN INDONESIA (PSHK) RANCU NOMENKLATUR, PENELITIAN MUNDUR
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Surat Keterangan Penelitian, yang menjadi perhatian publik baru-baru ini, secara resmi dicabut oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Namun, pernyataan Mendagri dalam situs resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) (http://www.kemendagri.go.id/news/2018/02/06/permendagri-tentang-skp-dibatalkan-kembali-ke-aturan-lama), bahwa Permendagri tersebut “pada prinsipnya dibatalkan dan kembali ke peraturan lama” untuk kemudian “diupdate dan…
SIARAN PERS: JANGAN PAKSAKAN PENGESAHAN RUU KUHP
Jakarta (1/2/2018). Panitia Kerja DPR telah selesai melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana. Saat ini, Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkroninasi (Timsin) sedang membahas untuk kemudian disahkan pada Rapat Paripurna DPR. PSHK memandang DPR maupun Pemerintah perlu menghentikan semua proses dan menunda pengesahan RUU KUHP karena memiliki tiga permasalahan mendasar. Pertama, penyusunan pasal-pasal dalam…
Diskusi Penuntutan Perkara TPPU di Pasar Modal yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi
Setelah melakukan dua Focused Group Discussion dengan tema penyelidikan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan menggali perspektif internasional mengenai TPPU di Pasar Modal. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan didukung Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dan Australia Attorney General’s Department (AGD) kembali mengelar…
Ruang Intervensi dalam Reformasi Hukum Kita
Terhitung sejak bulan Januari 2018, masyarakat sipil Indonesia, khususnya yang bergerak di bidang hukum kehilangan tiga orang figurnya. Asep Rahmat Fadjar, Widodo Budidarmo dan Supriyanto Widodo Eddyono; yang akrab kami panggil Asep, Dodo dan Supi telah berpulang keharibaan-Nya. Asep telah berpulang setahun sebelumnya di Januari 2017, sementara Dodo dan Supi berturut-turut di Desember 2017. …
Menuju Sistem Perundang-undangan yang Lebih Baik di Indonesia #INLU2018
Perkembangan sistem perundang-undangan di Indonesia saat ini menunjukkan perlunya diatur prosedur monitoring dan evaluasi yang formal. Selain itu, pemerintah juga perlu lebih serius melakukan reorganisasi kelembagaan terkait fungsi legislasi. Pemerintahan Jokowi saat ini menunjukkan political will untuk melakukan pembenahan sistem perundang-undangan. Komitmen ini perlu ditindaklanjuti oleh unit-unit kerja di bawah Presiden untuk merancang desain reformasi…
SIARAN PERS KOALISI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS
PILKADA SERENTAK 2018 DISKRIMINATIF: KPU MELARANG WARGA NEGARA DENGAN DISABILITAS MENJADI CALON GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, BUPATI, WAKIL BUPATI, WALIKOTA ATAU WAKIL WALIKOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Keputusan KPU yang diskriminatif bagi penyandang disabilitas dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. Melalui Keputusannya, KPU memasukan disabilitas dalam kategori tidak memiliki kemampuan jasmani dan rohani…
Peran Peradilan Mendukung Kepastian Hukum dan Iklim Berusaha #IJRF2018
Dalam laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tentang kemudahan berusaha di Indonesia, peringkat kemudahan berusaha Indonesia (EODB 2018) naik 19 peringkat menjadi posisi 72 dari 190 negara yang disurvei. Seperti diketahui, pada EODB 2017 posisi Indonesia berhasil naik 15 peringkat dari 106 menjadi peringkat 91. Pada tahun tersebut, Indonesia masuk dalam 10 negara Top Reformers. Dengan…
Peran Peradilan Mendukung Kepastian Hukum dan Iklim Berusaha #IJRF2018
Dalam laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tentang kemudahan berusaha di Indonesia, peringkat kemudahan berusaha Indonesia (EODB 2018) naik 19 peringkat menjadi posisi 72 dari 190 negara yang disurvei. Seperti diketahui, pada EODB 2017 posisi Indonesia berhasil naik 15 peringkat dari 106 menjadi peringkat 91. Pada tahun tersebut, Indonesia masuk dalam 10 negara Top…
Menuju Sistem Perundang-undangan yang Lebih Baik di Indonesia #INLU2018
Perkembangan sistem perundang-undangan di Indonesia saat ini menunjukkan perlunya diatur prosedur monitoring dan evaluasi yang formal. Selain itu, pemerintah juga perlu lebih serius melakukan reorganisasi kelembagaan terkait fungsi legislasi. Pemerintahan Jokowi saat ini menunjukkan political will untuk melakukan pembenahan sistem perundang-undangan. Komitmen ini perlu ditindaklanjuti oleh unit-unit kerja di bawah Presiden untuk merancang desain reformasi regulasi secara…
Kebijakan Terkait Akses Terhadap Data di Indonesia
Ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi merupakan hal penting dalam proses pengambilan kebijakan. Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang akurat untuk kebijakan publik, sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) di Indonesia telah membangun sistem pengumpulkan berbagai macam data. Data dan informasi ini, selain digunakan oleh K/L itu sendiri, juga dimanfaatkan oleh kalangan akademisi dan…
Diskusi Panel #IJRF2018: Peran Peradilan Mendukung Kepastian Hukum dan Iklim Berusaha
Untuk menciptakan iklim berusaha yang baik (Ease of Doing Bussiness) di Indonesia, maka tak dapat dilepaskan dari peran pengadilan. Lalu, inisiatif apa saja yang telah dan akan dilakukan Pengadilan untuk mewujudkan hal tersebut? Forum diksusi panel Indonesia Judicial Reform Forum #IJRF akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Diskusi akan dihadiri oleh: Keynote speech: Soltoni Mohdaly (Ketua Kamar Perdata…
Focus Group Meeting: Penyusunan Panduan Teknis Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal
Setelah selesai melaksanakan Focused Group Discussion pertama mengenai Penyusunan Panduan Teknis Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal, di Jakarta, Rabu (20/12), kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah kegiatan Focus Group Meeting untuk mendapatkan perspektif internasional mengenai isu tindak pidana pencucian uang di pasar modal. Acara ini diselenggarakan selama dua hari, yaitu…
Draft 7 RPP Implementasi UU Penyandang Disabilitas versi Masyarakat (Januari 2018)
Advokasi pembentukan 7 RPP untuk implementasi UU Penyandang Disabilitas sudah memasuki tahap baru. Pada 4 Januari 2018, Kelompok Kerja (Pokja) Implementasi UU Penyandang Disabilitas secara resmi menyerahkan 7 Draft RPP usulan masyarakat. Penyerahan itu merupakan bentuk realisasi komitmen Pokja dan Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas untuk mendukung Pemerintah dalam upaya mendorong bersama pembentukan seluruh RPP. Dalam…
Hari Ibu dan Kakak Perempuan Sebagai Mentor
Pada Hari Ibu biasanya muncul pembahasan soal peran ibu di ranah domestik versus publik. Eskalasi perdebatannya bisa memuncak jadi Hari Ibu versus Hari Perempuan. Memperingati ibu atau memperingati perempuan? Menjelang 22 Desember tahun ini, saya teringat dengan satu peran perempuan lain yang tak pernah dibicarakan: perempuan yang berperan sebagai mentor atau kakak. Saya terlahir sebagai anak…
FGD: Penyusunan Panduan Teknis TPPU dan Pemulihan Aset di Pasar Modal
Berbeda dengan sektor jasa keuangan perbankan, sektor pasar modal mempunyai karakteristik tersendiri terkait dengan transaksi keuangan. Kehadiran teknologi transaksi yang bersifat scriptless sejak lama membuat kepemilikan saham di pasar modal tidak lagi berbentuk sertifikat cetak. Hal itu memiliki konsekuensi bahwa kepemilikan saham hanya tercatat dalam daftar rekening umum yang dikelola oleh lembaga kustodian termasuk perusahaan-perusahaan…
Golkar Bersih: Pilih Ketua DPR Bersih dan Tinggalkan Pansus Angket
Partai Golkar saat ini mencoba menyongsong era baru. Di bawah kepemimpinan Airlangga Hartanto, tema baru #GolkarBersih dikibarkan. Tema ini sangat relevan dengan persolan-persoalan korupsi yang membelit kader Partai Golkar dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di bawah kepemimpinan Setya Novanto. Dalam Catatan ICW (2017), selama 18 bulan Setya Novanto menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar,…
Seri #3 Seminar FKP
Seri terakhir dari rangkaian Seri Seminar Forum Kebijakan Pembangunan (FKP) diselenggarakan pada Selasa (19/2) dengan tema Penegakan Kontrak dan Indeks Kemudahan Berusaha/Ease of Doing Business (EoDB) oleh Mulki Shader, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Akuntabilitas Kewenangan dan Simplifikasi Prosedur: Membangun Sistem Integritas Penegakan Hukum oleh Miko Susanto Ginting, Peneliti PSHK. Mulki…
Seri #2 Seminar FKP
Setelah pada Selasa lalu (12/12) menyelenggarakan Seri #1 Seminar Forum Kajian Pembangunan (FKP), seminar kembali dilanjutkan pada Jumat (15/2) dengan tema Memahami Rekomendasi Nomor 8 FATF Dalam Rangka Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi FATF dan Tindak Lanjutnya di Indonesia oleh Eryanto Nugroho, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Zona Pembangunan Bersama di…
Seri #2 Seminar FKP
Setelah pada Selasa lalu (12/12) menyelenggarakan Seri #1 Seminar Forum Kajian Pembangunan (FKP), seminar kembali dilanjutkan pada Jumat (15/2) dengan tema Memahami Rekomendasi Nomor 8 FATF Dalam Rangka Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi FATF dan Tindak Lanjutnya di Indonesia oleh Eryanto Nugroho, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Zona Pembangunan Bersama di Kawasan…
Seri #3 Seminar FKP
Seri terakhir dari rangkaian Seri Seminar Forum Kebijakan Pembangunan (FKP) diselenggarakan pada Selasa (19/2) dengan tema Penegakan Kontrak dan Indeks Kemudahan Berusaha/Ease of Doing Business (EoDB) oleh Mulki Shader, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Akuntabilitas Kewenangan dan Simplifikasi Prosedur: Membangun Sistem Integritas Penegakan Hukum oleh Miko Susanto Ginting, Peneliti PSHK. Mulki…
FGD: Penyusunan Panduan Teknis TPPU dan Pemulihan Aset di Pasar Modal
Berbeda dengan sektor jasa keuangan perbankan, sektor pasar modal mempunyai karakteristik tersendiri terkait dengan transaksi keuangan. Kehadiran teknologi transaksi yang bersifat scriptless sejak lama membuat kepemilikan saham di pasar modal tidak lagi berbentuk sertifikat cetak. Hal itu memiliki konsekuensi bahwa kepemilikan saham hanya tercatat dalam daftar rekening umum yang dikelola oleh lembaga kustodian termasuk perusahaan-perusahaan…
Focus Group Meeting: Penyusunan Panduan Teknis Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal
etelah selesai melaksanakan Focused Group Discussion pertama mengenai Penyusunan Panduan Teknis Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal, di Jakarta, Rabu (20/12), kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah kegiatan Focus Group Meeting untuk mendapatkan perspektif internasional mengenai isu tindak pidana pencucian uang di pasar modal. Acara ini diselenggarakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 9…
Organisasi Nirlaba Harus Berperan Aktif Memantau Implementasi Rekomendasi 8 FATF
Indonesia rencananya akan segera bergabung sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF) , sebuah badan antar pemerintah yang bekerja menetapkan standar dan mempromosikan mengenai peraturan dan tindakan operasional terkait sistem keuangan untuk memberantas pencucian uang, terorisme dan proliferasi, agar semakin aktif memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Saat ini, pemerintah sedang berupaya memperbaiki…
Seri #1 Seminar FKP
Forum Kajian Pembangunan (FKP) merupakan sebuah konsorsium yang terdiri dari berbagai institusi di Indonesia, yang bekerja sama dengan the Indonesia Project (Australian National University). Secara berkala, FKP mengadakan rangkaian forum kebijakan berbasis penelitian dengan topik-topik yang berkaitan dengan isu kebijakan di Indonesia. Setiap bulannya, institusi yang tergabung dalam konsorsium bergantian menjadi tuan rumah untuk mengadakan…
Ketiadaan Anggaran Bukan Alasan Tepat Pemerintah Tidak Memenuhi Hak Warga Negara dengan Disabilitas
Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, pada 10 Desember 2017 diselenggarakan diskusi yang mengangkat judul “Disabilitas dan Kekerasan Seksual dalam Akses Keadilan”. Kegiatan diskusi ini diselenggarakan atas kolaborasi tiga lembaga, yaitu MaPPI FHUI, SIGAB dan LBH Apik. Diskusi ini diselenggarakan di dua kota secara bersamaan, yaitu di Jakarta dan Yogyakarta. Hadir sebagai…
INVESTASI BODONG : Pidana atau Niaga, korban investasi bodong apes
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Akhirnya kasus investasi bodong Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group berujung vonis pidana bagi pendirinya, Dumeri alias Salman Nuryanto dan 26 leader ataupun pengurusnya. Nuryanto divonis 15 tahun penjara sementara 26 terdakwa yang lain bakal dikurung selama 8 tahun. Meski begitu, putusan majelis hakim yang diketuai Yulinda Trimurti Asih Muryati ini belum memiliki kekuatan…
Pertemuan PSHK-STHI Jentera dengan Dubes Kanada untuk ASEAN
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Marie-Louise Hannan, Duta Besar Kanada untuk ASEAN. Dalam kunjungannya, Marie didampingi David Williams dari Kedutaan Besar Kanada, Vladmir Napoleon dari Senior Investigator Royal Canadian Mounted Police dan Patrice Poitevin dari University of Ottawa. Kunjungan delegasi tersebut diterima…
Organisasi Masyarakat Sipil Harus Berbenah
Pemerintah saat ini telah mendukung gagasan Kota HAM melalui komitmen politik sebagaimana telah secara tegas disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya memperingati Hari HAM Sedunia bulan Desember 2015, yang secara khusus mengapresiasi dan mendorong perbanyakan inisiatif Kabupaten/Kota HAM seperti yang dilakukan oleh Kota Solo, Wonosobo, Palu dan Jayapura. Langkah tersebut merupakan terobosan positif dari Pemerintah untuk…
Seri Seminar Forum Kajian Pembangunan (FKP) dan PSHK
Forum Kajian Pembangunan (FKP) merupakan sebuah konsorsium yang terdiri dari berbagai institusi di Indonesia, yang bekerja sama dengan the Indonesia Project (Australian National University). Secara berkala, FKP mengadakan rangkaian forum kebijakan berbasis penelitian dengan topik-topik yang berkaitan dengan isu kebijakan di Indonesia. Setiap bulannya, institusi yang tergabung dalam konsorsium bergantian menjadi tuan rumah untuk…
Indonesia harus membuat pengadaan tanah lebih transparan dan partisipatif
Beberapa hari terakhir aktivis di Yogyakarta menyebarkan beberapa pesan tulisan, video, dan pernyataan sikap sehubungan dengan pengosongan lahan di Kabupaten Kulon Progo untuk New Yogyakarta International Airport (NYIA). Dalam beberapa video yang tersebar, tampak warga bertahan menolak menjual tanah dan menerima ganti rugi yang menurut mereka dipaksakan sepihak. Kasus Kulon Progo adalah satu contoh proses…
Perlu Penguatan Komunikasi Lembaga Riset dengan Sektor Swasta
Pelaku usaha bidang hukum juga berkontribusi dalam upaya perbaikan atau reformasi hukum. Sebagai contoh lawfirm yang sering berhubungan dengan pelayanan pengadilan dan selama ini menjadi penerima manfaat dari berbagai program reformasi peradilan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif PSHK, M Nur Sholikin sebagai salah satu panelis dalam Forum Riset dan Bisnis yang diselengarakan di Jakarta, 29 November 2017.…
Keterbukaan Jadi Isu Besar Bagi Holding BUMN Tambang
Jakarta: Pembentukan holding alias induk usaha bagi Badan Usaha Milik Negara di sektor pertambangan tengah menuju proses finalisasi di Kementerian BUMN. Proses persetujuan holding baru ini akan dibawa ke Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 29 November 2017. Dengan begitu, holding yang dikepalai PT Inalum (Persero) ini resmi terbentuk bulan depan. Inalum juga…
Menakar Untung Rugi Holding BUMN
Saat ini pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana membentuk holding pertambangan. Adapun pembentukan holding pertambangan tersebut akan melibatkan tiga perusahaan tambang pelat merah, yakni PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Dan induk usaha holding tersebut adalah PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Faiz Aziz, Direktur…
Revisi UU MD3 Harus Mendorong Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan
Saat ini Badan Keahlian DPR (BKD) sedang menyusun revisi atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam melakukan revisi tersebut, di antaranya hak imunitas anggota DPR, kemungkinan untuk memisahkan UU MD3 saat ini menjadi beberapa UU lain hingga relasi antara DPR dan DPD.…
Indonesian folklore of vengeful female ghosts hold symbols of violence against women
Indonesian moviegoers have had something to talk about these past two weeks. A top box-office movie by director Joko Anwar, Satan’s Slave, has a hair-raising ghost, called “Ibu” or “Mother”, haunting almost 2 million viewers. The millions were scared of “Ibu”, but I have scary data haunting Indonesian women and these ghosts are real. In the…
‘Pengabdi Setan’ dan kisah hantu perempuan: simbol adanya kekerasan terhadap perempuan
Film Pengabdi Setan karya Joko Anwar berkisah tentang seorang ibu, yang setelah terbujur sakit selama tiga tahun, meninggal kemudian bangkit menjadi hantu dan menyebarkan teror. Film ini yang telah meraup 1.7 juta penonton dalam kurang lebih 10 hari—merupakan adaptasi film berjudul sama di tahun 1980. Kisah hantu perempuan “Ibu”—juga kuntilanak, sundel bolong, dan Si Manis Jembatan Ancol—sebenarnya menyimpan penanda soal…
Profesi Lulusan Ilmu Perpustakaan dan Perkembangan Kepustakawanan Indonesia
Salah satu lemahnya perkembangan organisasi kepustakawanan di Indonesia dalam menghadapi isu-isu yang berkembang di masyarakat karena sebelumnya ketika menjadi mahasiswa para pengurus organisasi kepustakawanan ketika menjadi mahasiswa bersikap pasif. Sampai saat ini tidak banyak mahasiswa pendidikan ilmu perpustakaan yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan, baik di tingkat universitas maupun ekstra kampus. Mahasiswa pendidikan ilmu perpustakaan terlalu…
Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Dalam melakukan perubahan organisasi dan tata kerja yang dilihat adalah perkembangan dari fungsi kelembagaan tersebut, baik core business dan proses bisnis dalam lembaga tersebut. Dengan demikian, dapat dilihat apakah memang perlu ada penambahan pimpinan dalam pengelolaan lembaga tersebut. Apabila ternyata sudah ada perubahan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga tersebut dan bertambah fungsi lembaga tersebut, maka sudah…
Zona Pembangunan Bersama di Wilayah Laut yang Masih dan Berpotensi Menjadi Sengketa
Peneliti PSHK dan pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Muhammad Faiz Aziz memaparkan presentasi makalahnya bertema “Joint Development Zone in Disputed Maritime Boundaries” di Pontianak. Tema makalah tersebut dipresentasikan pada acara CILS International Conference ke-8 yang berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak pada 3 Oktober 2017. Sebuah kawasan bersama atas wilayah maritim yang masih…
FGD Repositori Institusi di Kementerian Sekretariat Negara
Repositori institusi merupakan sistem penyimpanan dan akses ke karya intelektual yang dihasilkan oleh internal institusi atau hasil kerja sama dengan lembaga lain. Umumnya dalam format digital sehingga mudah diakses. Karya intelektual tersebut dapat berupa publikasi institusi, literatur kelabu, dan berbagai dokumen hasil kekayaan intelektual, seperti paten, hak cipta, merek dagang, dan lainnya. Menurut Kepala Biro…
Ringkasan Eksekutif Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Tentang Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Tahun ke-III dan Tahun ke-IV (2 Juli 2015 – 2 Juli 2017)
Unduh Dokumen Ringkasan Eksekutif Laporan Monev Implementasi UU Ormas Tahun ke-3 dan ke-4_Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) File size: 221 KB
Siaran Pers Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Tentang Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Ormas Tahun ke-III dan ke-IV
Sisi Problematika UU Ormas: Dari Intervensi Keabsahan Administrasi Hingga Politik Jalan Pintas Pembubaran Ormas Disiapkan
Advokat Perlu Terlibat dalam Reformasi Peradilan
Salah satu persoalan dalam sistem peradilan di Indonesia adalah korupsi yang melibatkan banyak pihak. Korupsi peradilan memiliki karakter khusus apabila dibandingkan dengan korupsi di dalam struktur kekuasaan eksekutif dan legislative. Penjelasan tersebut disampakan M Nur Sholikin, Direktur Eksekutif PSHK, dalam forum Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia…
Diskusi Publik “Mengurai Penilaian Kinerja Pengadilan di Indonesia”
Penilaian kinerja pengadilan merupakan faktor penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik di pengadilan. Saat ini, terdapat beberapa bentuk penilaian, seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), audit reguler oleh Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA), serta akreditasi penjaminan mutu pengadilan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) MA. Untuk…
Badilum: Butuh Sinergi Internal Wujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung
Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan salah satu program unggulan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum). Tim akreditasi internal ini dibentuk untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di seluruh Indoensia sesuai standar sertifikasi ISO:2015. Selain itu, ikut dikuatkan dengan penerapan International Framework for Court Excellent (IFCE), Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, standar…
MA Kebut Akreditasi demi Masyarakat
SISTEM peradilan di Indonesia masih perlu dibenahi. Hal itu mengacu pada masih banyak pengadilan di Indonesia yang belum disertifikasi. Hingga saat ini baru 24 pengadilan tinggi dan 185 pengadilan negeri yang terakreditasi. Ketua Tim Penjaminan Mutu Mahkamah Agung Wahyudin mengatakan, selama dua tahun terakhir, pihaknya telah melakukan sertifikasi terhadap 30 pengadilan tinggi dan 352 pengadilan…
Pembahasan Diserahkan ke Komisi II DPR
JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ke Komisi II DPR. Hanya saja, untuk membahasnya, Komisi II masih menunggu surat penugasan dari Badan Musyawarah DPR. “Badan Musyawarah DPR sudah sepakat pembahasan Perppu Ormas diserahkan ke Komisi II DPR. Jadi, tidak ada pembentukan panitia khusus,…
Benahi Sistem Manajemen Perkara
JAKARTA, KOMPAS — Penangkapan terhadap panitera oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap perkara di pengadilan yang terus berulang menunjukkan adanya kelemahan sistem manajemen perkara di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Terjadinya suap perkara yang melibatkan panitera tidak bisa dibebankan sebagai kesalahan perseorangan semata, sebab hal itu terjadi karena sistem yang ada tidak…
Understanding Policymaking In Indonesia: In Search of a Policy Cycle
Study by The Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK), The Policy Lab The University of Melbourne and Knowledge Sector Initiative (KSI). Public policymaking is widely understood as a structured and logical process of problem solving led by the government. But is there really a ‘policy cycle’ in practice? In the context of Indonesia’s…
Understanding Policymaking In Indonesia: In Search of a Policy Cycle
Study by The Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK), The Policy Lab The University of Melbourne and Knowledge Sector Initiative (KSI). Public policymaking is widely understood as a structured and logical process of problem solving led by the government. But is there really a ‘policy cycle’ in practice? In the context of Indonesia’s…
Perpu Ormas dan Solusi yang Meleset
PEMERINTAH akhirnya membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 19 Juli 2017. Mengingkari pernyataan sebelumnya untuk menempuh jalur peradilan, pemerintah malah mengambiljalan pintas, atas alasan kegentingan, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) yang menihilkan proses pembubaran melalui pengadilan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menindaklanjuti…
Aksi Kamisan Minggu ke 500
Pada tanggal 27 Juli 2017, Aksi Kamisan memasuki minggu ke 500 (lima ratus) dalam menjalankan aksinya. Aksi Kamisan adalah aksi diam di depan Istana Merdeka, berawal dari inisiatif keluarga korban penghilangan paksa serta pelanggaran HAM berat. Dalam kesempatan Aksi Kamisan ke 500 ini, PSHK bergabung beserta elemen masyarakat sipil lainnya untuk menagih janji Pemerintah dalam…
Masyarakat Penyandang Disabilitas Menolak PP “Sapu Jagat”
Pemerintah memutuskan untuk menggabungkan 15 ketentuan pembentukan PP yang diamanatkan untuk Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) menjadi 1 PP saja (PP “sapu jagat”). Keputusan itu untuk pertama kalinya disampaikan kepada publik dalam kegiatan Konsultasi Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan,…
Soal Wacana Pemindahan Ibu Kota, Bagaimana Aspek Hukumnya?
Dari tiga opsi pemindahan ibu kota yang dapat dipilih pemerintah. Masing-masing punya implikasi secara hukum yang wajib diperhatikan sejak awal prosesnya. Wacana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah lain lagi-lagi mengemuka. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus mengkaji rencana pemindahan tersebut secara intensif. Peneliti bidang Hukum Ekonomi…
Soal Wacana Pemindahan Ibu Kota, Bagaimana Aspek Hukumnya?
Wacana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah lain lagi-lagi mengemuka. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus mengkaji rencana pemindahan tersebut secara intensif. Peneliti bidang Hukum Ekonomi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Muhammad Faiz Aziz, berpendapat bahwa pemerintah mesti mengkaji serta memperhatikan sejumlah aspek, salah…
Konstitusionalisme Baru dan Hak Angket KPK
Hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat telah mendapat perlawanan secara luas dari berbagai kelompok masyarakat. Salah satu perlawanan dari perspektif hukum tata negara datang dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara/Administrasi Negara, yang menolak penggunaan hak angket DPR kepada KPK. Salah satu argumentasi pokok dari Asosiasi adalah secara hukum hak angket…
Selamat Idul Fitri 1438 H
Keluarga besar Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 H Mohon Maaf Lahir dan Batin
Research on Tax Incentive for Philanthropy
This research focuses in examine government and regulation policy related to Taxation for philanthropy activities. The lack of clarity in existing tax regulations that regulate philanthropy activities serves as a background of this research. In this research, philanthropy defines as any activities that have strong relation with social activities. In reality, this kind of activities…
Research on Alternative Traffic Offences Trial Management System in Court
In 2013 Supreme Court (MA) cases statistics report, MA reported almost 96,40 % of 3.386.149 criminal cases in trial were traffic violation cases. The significant number of traffic violation also cover roughly around the same number in 2012 court statistic report. It is roughly estimated more than 3 million people must go to the…
PSHK and AHP Foundation Signed an Agreement to Support PSHK Organisational Capacity
On 19 June 2017, Amanah Harapan Prakarsa (AHP) Foundation has pledged to support PSHK’s research activities. The support is part of AHP Foundation commitment to support Indonesia legal reform in Indonesia. AHP Foundation is an initiative of Assegaf Hamzah & Partners (AHP) Law Firm in giving back to the society. Apart from PSHK, AHP Foundation…
Data Research Advocacy Working Group for Public Policy (ARK) Activities Series: Training, Website, Repository and preparation for Indonesia Development Forum
On 15 – 17 May 2017, PSHK as ARK secretariat along with other working group members supported by Knowledge Sector Indonesia held a series of activities in Yogyakarta. The series is part of ARK working program implementation in the launching of ARK policy research that will be conducted in late 2017. There are several activities…
Data Research Advocacy Working Group for Public Policy (ARK) Activities Series: Training, Website, Repository and preparation for Indonesia Development Forum
On 15 – 17 May 2017, PSHK as ARK secretariat along with other working group members supported by Knowledge Sector Indonesia held a series of activities in Yogyakarta. The series is part of ARK working program implementation in the launching of ARK policy research that will be conducted in late 2017. There are several activities…
Data Research Advocacy Working Group for Public Policy (ARK) Activities Series: Training, Website, Repository and preparation for Indonesia Development Forum
On 15 – 17 May 2017, PSHK as ARK secretariat along with other working group members supported by Knowledge Sector Indonesia held a series of activities in Yogyakarta. The series is part of ARK working program implementation in the launching of ARK policy research that will be conducted in late 2017. There are several activities…
PSHK and SurveyMeter held Focus Group Discussion Data Research Advocacy Working Group Alliance for Public Policy (ARK)
On 30 May 2017, PSHK and SurveyMeter as part of ARK Working Group held Focus Group Discussion to confirm research finding related to problems that often encounter by researchers in accessing data from government institutions. The research itself aim to solve challenges faced by researchers in obtaining data from government institutions, especially in regulations that…
ARK: Workplan dan IDF 2017
Pada 30 dan 31 Mei 2017, Aliansi Riset untuk Kebijakan yang beranggotakan 16 lembaga riset dan think tank dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Bogor berkumpul di Jakarta dalam rangka mempersiapkan penyusunan rencana kerja. Dalam pertemuan penyusunan workplan ini, anggota ARK membahas rencana kerja untuk aktivitas pada Juli sampai Desember, terutama menyiapkan Indonesia Development Forum yang…
Penerapan International Framework for Court Excellence (IFCE) dan Penyesuaian Kebijakan dalam Indikator Reformasi Birokrasi
Saat ini, banyak indikator digunakan untuk penilaian kinerja pengadilan. Misalnya, hasil audit Badan Pengawasan Mahkamah Agung, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Kemenpan RB, ataupun melalui akreditasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Sementara itu, konsorsium beberapa negara menyusun sebuah kerangka berupa International Framework for Court Excellence (IFCE) demi tercapainya pengadilan yang…
Penelitian Tentang Kebijakan Insentif Pajak untuk Kegiatan Filantropi
Penelitian ini merupakan penelitian atau pengkajian atas regulasi dan kebijakan pemerintah sehubungan dengan perlakuan perpajakan bagi kegiatan filantropi. Kegiatan filantropi itu sendiri bermakna sebagai kegiatan yang mempunyai relasi kuat dengan kegiatan sosial. Dalam realitasnya, kegiatan ini rupanya masih menyisakan persoalan terkait pajak yang mesti ditanggung baik oleh pemberi donasi, penerima donasi, dan pengumpul donasi. Kurang…
Penyelenggaraan FGD Pokja Advokasi Data Aliansi Riset untuk Kebijakan (ARK) bersama SurveyMeter
Pada 30 Mei 2017, PSHK dan SurveyMeter yang tergabung dalam Pokja Advokasi Data mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan peserta dari berbagai instansi pemerintah, antara lain Komisi Informasi DKI Jakarta, Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Perencaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), hingga Kementerian Keuangan. Tujuan penyelenggaraan FGD ini adalah mengkonfirmasi temuan FGD…
Seri Aktivitas Aliansi Riset untuk Kebijakan Pokja Training, Website, Repository dan persiapan Indonesia Development Forum
Pada 15—17 Mei 2017, PSHK sebagai Sekretariat Aliansi Riset untuk Kebijakan (ARK) bersama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) UGM, Seknas Fitra, Cakra Wikara Indonesia, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, ELSAM, Pusat Penelitian HIV-AIDS (PPH) Atmajaya, CSIS dan Akatiga didukung oleh Knowledge Sector Indonesia mengadakan serangkaian kegiatan yang berlokasi di…
PSHK dan Yayasan AHP Tanda Tangani Nota Kesepahaman Dukungan Organisasi Penelitian Hukum
Pada Rabu, 23 Mei 2017, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Yayasan Amanah Harapan Prakarsa (Yayasan AHP), sebuah yayasan yang didirikan oleh para lawyer firma hukum Assegaf Hamzah and Partners (AHP) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang kerja sama pemberian dukungan pengembangan organisasi bagi PSHK. Penandatanganan MoU dilakukan oleh…
PSHK dan Yayasan AHP Teken MoU Penelitian Hukum
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Yayasan Amanah Harapan Prakarsa (Yayasan AHP), sebuah yayasan yang didirikan oleh para lawyer firma hukum Assegaf Hamzah and Partners (AHP) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang kerja sama pemberian dukungan pengembangan organisasi bagi PSHK. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua Yayasan AHP, Ahmad Maulana…
Cara Konvensional Polri Dinilai Tak Mampu Ungkap Pelaku Teror Novel
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Miko Ginting, menilai tidak ada perkembangan signifikan dari pengungkapan kasus teror kepada Novel Baswedan. Apabila pengungkapan kasus teror itu masih dilakukan oleh Polri, maka dikhawatirkan penanganan kasus tidak akan diselesaikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu membentuk Tim Investigasi Independen. “Proses pengungkapan demikian ada hal yang…
Penyidik KPK Disiram Air Keras, Tak Adakah Kegentingan yang Dirasakan Presiden?
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting menilai ada gap (jarak) kegentingan yang dirasakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan publik atas kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Setelah lebih dari empat puluh hari, polisi belum berhasil mengungkap pelaku penyerangan. “Dalam kasus ini saya melihat ada…
Membandingkan Hukum dalam Sixth Annual YCC Global Conference 2017
Universitas Koc menjadi tempat konferensi tahunan bertajuk Sixth Annual YCC Global Conference yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Perbandingan Hukum Amerika (American Society of Comparative Law). Lebih dari seratus peserta hadir dalam konferensi yang diadakan pada 27—29 April 2017. Setelah melalui tahapan seleksi abstrak, tiga orang peneliti Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) hadir untuk mempresentasikan…
Koalisi Peduli KPK Desak Pelaku Teror ke Novel Baswedan Ditangkap
Jakarta – Beberapa LSM yang tergabung dalam Koalisi Peduli KPK melakukan audiensi dengan jajaran pimpinan KPK. Mereka menyuarakan aspirasi soal desakan penuntasan kasus penyerangan Novel Baswedan karena penyerangan itu bukan kriminalitas biasa. “Kami menduga penyerangan terhadap Novel bukan kriminalitas biasa. Jadi, selain membongkar siapa aktor pelaku di lapangan, juga siapa aktor yang ada di belakangnya.…
Pimpinan KPK Didesak segera Tuntaskan Kasus Penyerangan Novel
SEJUMLAH perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agenda pertemuan membahas soal penanganan perkara penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan yang berjalan lamban. Direktur Amnesti International Indonesia, Usman Hamid, menilai, pimpinan KPK terlihat masih gamang dalam pengusutan terhadap pelaku dan dalang di balik penyerangan Novel.…
Insentif Pajak untuk Kegiatan Filantropi: FGD
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Filantropi Indonesia sedang melakukan riset terkait insentif pajak untuk kegiatan filantropi. Tim peneliti baru saja menyelesaikan rangkaian Focus Group Discussion (FGD)—yang didukung oleh Knowledge Sector Initiative (KSI)—guna memperoleh masukan dari berbagai pihak. FGD I telah dilakukan pada Januari 2017 dengan tujuan mendapatkan gambaran mendasar terkait permasalahan dalam…
Kunjungan Mahasiswa S2 FKM UI
Pada 20 April lalu, sekitar 20 mahasiswa program Pasca Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia melakukan kunjungan ke Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda perkuliahan di FKM. Para mahasiswa diterima oleh M Nur Sholikin, Direktur Eksekutif PSHK. Sholikin memulai diskusi dengan memaparkan sejarah dan perkembangan PSHK. Selanjutnya selama kurang…
Presiden disarankan buat Keppres sidik pelaku penyerangan Novel
Merdeka.com – Kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan hingga saat ini belum menemukan titik terang. Kali ini koalisi peduli KPK yang terdiri dari Indonesia Corupption Watch (ICW), Amnesty International Indonesia (AII), dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mendatangi KPK guna mencari tahu perkembangan investigasi kasus penyerangan Novel beberapa…
Jokowi Diminta Bentuk Tim Independen untuk Usut Kasus Novel Jokowi Diminta Bentuk Tim Independen untuk Usut Kasus Novel
Satu bulan berlalu, polisi belum juga menangkap pelaku di balik peristiwa penyerangan air keras yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan pada Selasa (11/4) Sejumlah LSM anti korupsi antara lain Indonesian Corruption Watch (ICW), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Amnesty International Indonesia, meminta Presiden Jokowi menerbitkan keputusan pembentukan tim independen untuk mengusut kasus…
PSHK Menjadi Pembicara Pada Forum Pre-Sesi Universal Periodic Review
Universal Periodic Review (UPR) adalah mekanisme evaluasi terkait situasi hak asasi manusia di suatu negara oleh negara-negara lain. Forum ini dilakukan secara berkala dalam skema Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UPR berdiri melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 60/251 pada 15 Maret 2006 yang memberikan mandat kepada Dewan Hak Asasi Manusia untuk menyelenggarakan…
Mengacaukan proses penegakan hukum
Disahkannya penggunaan hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (28/4), sangat kontroversial. Bukan hanya karena keributan yang terjadi lantaran keputusan tidak diambil secara demokratis. Akan tetapi, secara substansi penggunaan hak angket ini juga terlihat sangat diwarnai kepentingan DPR untuk melindungi anggota-anggotanya dari jerat hukum. Hak angket ini dilakukan terhadap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi…
Refleksi Satu Tahun Keberlakuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Peluncuran LAWmotion #24 – Disabilitas sebagai Isu Multisektor
Genap satu tahun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disahkan, berbagai upaya implementasi masih parsial dilakukan dan belum semua pihak terkait dilibatkan. Sebagai contoh, upaya pembentukan peraturan pelaksanaan UU Penyandang Disabilitas baru ditindak lanjut oleh Kementerian Sosial saja, padahal masih ada 6 Peraturan Pemerintah lain yang harus dibentuk, yang seharusnya menjadi inisiatif dari…
LAWmotion #24 – Disabilitas Sebagai Isu Multisektor
Refleksi Satu Tahun Keberlakuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Peluncuran LAWmotion #24 – Disabilitas sebagai Isu Multisektor Genap satu tahun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disahkan, berbagai upaya implementasi masih parsial dilakukan dan belum semua pihak terkait dilibatkan. Sebagai contoh, upaya pembentukan peraturan pelaksanaan UU Penyandang Disabilitas baru ditindak…
Hak Angket Dianggap Bentuk Intervensi DPR terhadap KPK
Jakarta – DPR berencana menggulirkan hak angket karena KPK tidak bersedia membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani. Langkah tersebut dianggap sebagai bentuk intervensi dari DPR terhadap penegakkan hukum. “Upaya Komisi III DPR untuk mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam Haryani adalah intervensi terhadap proses penegakan hukum. Upaya itu juga bentuk penggiringan proses penegakan hukum…
Gulirkan Hak Angket terhadap KPK, Komisi III Dianggap Intervensi
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Miko Susanto Ginting menganggap digulirkannya hak angket untuk meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rekaman pemeriksaan mantan Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani, merupakan intervensi terhadap proses penegakan hukum. Upaya tersebut juga bentuk penggiringan proses penegakan hukum ke dalam proses politik. Miko mengatakan, Komisi III…
Gulirkan Hak Angket terhadap KPK, Komisi III Dianggap Intervensi
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Miko Susanto Ginting menganggap digulirkannya hak angket untuk meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) membuka rekaman pemeriksaan mantan Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani, merupakan intervensi terhadap proses penegakan hukum. Upaya tersebut juga bentuk penggiringan proses penegakan hukum ke dalam proses politik. Miko mengatakan, Komisi…
Mengintip Simplifikasi Regulasi di Tahun 2016
Kemudahan berinvestasi di Indonesia masih jauh dari negera tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Penyebabnya adalah kurangnya kepastian hukum akibat tumpang tindih regulasi. Guna menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia, peningkatan investasi merupakan salah satu jalan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Namun sayangnya, persoalan investasi di Indonesia masih terbilang cukup pelik. Jika merujuk kepada Ease of Doing Business…
Pengamat: Ganggu Penyidik KPK Bentuk Menghalangi Proses Hukum
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting berpendapat, insiden penyiraman air keras terhadap Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan adalah perbuatan yang menghalang-halangi proses penegakan hukum. Menurutnya, itu semua sudah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Setiap usaha mengganggu penyidik KPK adalah bentuk obstruction of justice (perbuatan menghalangi proses…
Teror Dinilai Sebagai Upaya Mengganggu Proses Hukum
Metrotvnews.com, Jakarta: Peneliti Hukum Pidana dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting menilai, penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan sebagai upaya mengganggu proses hukum. Insiden ini menunjukan adanya perlawanan terhadap agenda pemberantasan korupsi “KPK dan Kepolisian perlu selidiki potensi kaitan antara teror terhadap Novel dengan upaya obstruction of justice sesuai dengan…
Polisi Diminta Segera Tangkap Penyiram Air Keras kepada Novel Baswedan
Jakarta, GATRAnews – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meminta polisi segera mengungkap dan menangkap pelaku serta aktor di balik aksi teror penyiraman air keras ke muka penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. “Kami menuntut pihak kepolisian segera bekerja dengan serius untuk menemukan pelaku serangan keji ini,” tandas Miko Ginting, peneliti dari PSHK…
Angket DPR Kaburkan Pengusutan Megakorupsi e-KTP
Jakarta, GATRAnews – Angket DPR untuk memaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka bukti rekaman tentang keterangan mantan Anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani, merupakan upaya untuk mengaburkan penanganan perkara megakorupsi e-KTP. “Pengajuan Hak Angket adalah proses politik yang berpotensi mengaburkan pengusutan megakorupsi e-KTP,” kata Miko Ginting, peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan…
Putusan MK, Momen Pemerintah Efektifkan Pengawasan Perda Bermasalah
Untuk mengantisipasi potensi besarnya jumlah perkara judicial review atas perda, MA perlu mengubah hukum acara judicial review agar lebih transparan dan akuntabel. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meminta Pemerintah cq Kemendagri untuk melaksanakan putusan MK No 137/PUU-XIII/2015 terkait penghapusan norma wewenang pembatalan peraturan daerah (perda) kabupaten/kota oleh Mendagri. Sebab, putusan itu berpengaruh hilangnya…
Penegakan HAM belum Jadi Agenda Prioritas
SITUASI hak asasi manusia (HAM) Indonesia akan dievaluasi di Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 3 Mei 2017 melalui mekanisme Universal Periodic Review (UPR). Pada Mei 2017, Indonesia akan dievaluasi untuk kali ketiga setelah putaran pertama pada 2008 dan yang kedua pada 2012. UPR merupakan mekanisme evaluasi hak asasi manusia yang dilakukan secara berkala antara…
Ahli Hukum Tata Negara: MK Perketat Aturan Etik dan Seleksi Hakim
TEMPO.CO, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyarankan Mahkamah Konstitusi (MK) memperketat aturan etik dan sistem seleksi calon hakimnya. Hal itu untuk mengembalikan kepercayaan publik pada MK, yang dinilai kerap tersandung isu negatif. Meski sudah ada dua hakim konstitusi yang terjerat kasus suap, MK dinilai hanya bisa memperkuat institusi secara internal. Pengawasan eksternal,…
Ahli Hukum Tata Negara Persoalkan Pembatasan Periode Pimpinan DPD
TEMPO.CO, Jakarta – Ahli hukum tata negara Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Bivitri Susanti mempertanyakan adanya pembatasan masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah. Sebab, menurut dia, jabatan pimpinan dewan adalah jabatan politik. “DPD adalah lembaga politik dan jabatan pimpinan DPD bukan jabatan karier seperti di kampus,” kata Bivitri dalam diskusi di Restoran Gado-Gado Boplo, Jakarta,…
Pansus Pemilu Diminta Buka Ruang Partisipasi Publik
Jakarta – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Mulki Shader, meminta Pansus Pemilu untuk membuka ruang partisipasi di setiap rapat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Pasalnya, sampai hari ini publik belum mengetahui secara mendalam perkembangan pembahasan RUU Pemilu di tengah ketersediaan waktu yang terbatas dan masih ada perbedaan pandangan antara fraksi. “Jika kita merujuk…
Masihkah Perlu Revisi UU Ormas? Tumpang Tindih Kebijakan Pendataan OMS dengan Pemberian Akses Sumber Daya
Morbi eu enim ac risus varius porta ac nec dui. Praesent eleifend, ipsum et bibendum lobortis, ex nulla laoreet!
Pelatihan Gender dan Inklusi Sosial: Menyertakan Sudut Pandang yang Beragam
Chusnul Chasanah, peneliti PSHK, bergabung dalam pelatihan gender dan inklusi sosial. Ketidakadilan berbasis gender masih terjadi di Indonesia seperti yang tercantum dalam laporan Komnas Perempuan. Ketidakadilan itu pun mungkin terjadi akibat ketidaktahuan akan konstruksi sosial yang malah memperkeruh keadaan. Itulah alasan pelatihan terkait gender dan inklusi sosial diadakan pada 21—22 Maret 2017 di Hotel Arion…
Freeport dan Posisi Hukum RI
Negosiasi dengan PT Freeport Indonesia terkait dengan penyesuaian kontrak karya Freeport tahun 1991 dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) tahun 2009 memasuki babak baru. Setelah lebih kurang tujuh tahun pemerintah berusaha melakukan renegosiasi dengan Freeport, akhirnya negosiasi mengalami kebuntuan yang ditunjukkan dengan konferensi pers Freeport baru-baru ini. Pada 2010, pemerintah mulai melakukan renegosiasi dengan beberapa…
Kerja Sama PSHK dan Neliti.com: Melebarkan Jangkauan Publikasi
PSHK berkolaborasi dengan Neliti.com. Kami menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait data sharing dan cross promotion. Melalui Nota Kesepahaman itu, pihak Neliti.com akan memberikan hak kepada PSHK untuk mengunduh dan memanfaatkan e-resources Neliti.com —seperti jurnal, buku, laporan, dataset—secara gratis dan tanpa ongkos langganan. Selain itu, Neliti.com akan memasukkan semua publikasi dan hasil penelitian PSHK dalam database…
Pengungkapan Skandal E-KTP Buktikan Revisi UU KPK Tak Mendesak
JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak berdasarkan keperluan yang mendesak. Pengungkapan skandal korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) menunjukkan prestasi KPK dalam memberantas korupsi dalam skala besar. “Saya kira tidak ada urgensi untuk merevisi UU KPK saat ini. KPK sangat efektif…
Workshop Komunikasi: Cara Berpikir di Balik Strategi Komunikasi
Strategi komunikasi adalah perencanaan, bukan sekadar rencana; strategi komunikasi merupakan cara berpikir yang mendasarinya. Itu lah satu hal yang terus-menerus ditekankan oleh Paramita Mohamad, salah satu fasilitator dalam Workshop Strategi Komunikasi yang diadakan di Bandung, pada 6—7 Maret 2017. Selama dua hari penuh, Knowledge Sector Initiative (KSI) bersama dengan Tempo Institute melakukan workshop sekaligus ruang…
Buku Saku Gugatan Sederhana
Gugatan sederhana merupakan penyederhanaan mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara perdata yang sederhana dan bernilai kecil. Di negara lain, gugatan sederhana biasa dikenal dengan istilah small claims court atau small claims settlement. Di Indonesia, gugatan sederhana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diundangkan sejak 7…
PSHK dalam Konferensi HAM 2017
Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SPAHAM) kembali menyelenggarakan Konferensi HAM untuk kali ketiga. Penyelenggaraan pada 2017 itu dilaksanakan di Universitas Tadulako, Palu. Konferensi HAM 2017 itu mengangkat tema tentang “Hak Asasi Manusia dan Keadilan Eko-Sosial”. Kegiatan dalam Konferensi HAM 2017 terdiri dari seminar umum dan seminar paralel. Bertindak sebagai keynote speech dalam Konferensi HAM 2017…
Publikasi Peraturan Perundang-undangan
Agenda reformasi hukum yang sedang berjalan membutuhkan pengawalan dan masukan dari publik. LAWmetric ini berisi salah satu usulan PSHK mengenai langkah reformasi hukum dalam pembenahan regulasi dari sisi eksekutif. LAWmetric adalah upaya kreatif menyebarkan gagasan hukum dalam bentuk infografik. LAWmetric hadir untuk mendekatkan hukum dengan masyarakat.
Penataan Regulasi
Agenda reformasi hukum yang sedang berjalan membutuhkan pengawalan dan masukan dari publik. LAWmetric ini berisi salah satu usulan PSHK mengenai langkah reformasi hukum dalam pembenahan regulasi dari sisi eksekutif. LAWmetric adalah upaya kreatif menyebarkan gagasan hukum dalam bentuk infografik. LAWmetric hadir untuk mendekatkan hukum dengan masyarakat.
Australia Aid Conference
Pada 15—16 Februari 2017, PSHK, SMERU dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) UGM didukung oleh Knowledge Sector Indonesia (KSI) menjadi panel di Australasia Aid Conference, Canberra, Australia. Australia Aid Conference sendiri adalah konferensi rutin yang diadakan sejak tahun 2014 dengan tujuan mempertemukan peneliti dari Australia, Asia dan Pacific yang bergerak di isu pembangunan dan…
Penataan Perkampungan Kota
Penataan kota akhir-akhir ini telah menjadi salah satu fokus banyak kepala daerah. Salah satu kebijakan penaatan kota yang dijalankan adalah penataan perkampungan urban yang identik dengan kekumuhan, kepadatan, perusakan lingkungan dan penyakit. Hal ini tampaknya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, setelah berbagai program penataan taman-taman kota, Tentu langkah ini patut diapresiasi dan didukung.…
SIARAN PERS POKJA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENYANDANG DISABILITAS “SAHKAN PP IMPLEMENTASI UU PENYANDANG DISABILITAS, SEGERA!”
Nam id sem quis mauris porttitor conse quat id vitae dolor. Phasellus ligula velit molestie rhoncus ullamcorper mauris ultricies mi at pharetra.
KAMISAN: Meneguhkan Kembali Tanggung Jawab Negara
Selain pelaku, pelanggaran HAM berat pada masa lalu harus diselesaikan dengan menagih pertanggungjawaban negara. Semakin hari, hal itu semakin penting dan mendesak mengingat kecenderungan negara menghindar dari pertanggungjawabannya. Negara (dalam hal ini penyelenggaraan negara secara kolektif) adalah salah satu aktor yang bertanggung jawab dalam pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu. Pelanggaran HAM mengandung karakteristik…
Putusan MK Dianggap Menghambat Pemberantasan Korupsi
Metrotvnews.com, Jakarta: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata dianggap mengaburkan pengertian korupsi. Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dianggap tidak tepat. “Dengan adanya putusan ini, maka dampak yang akan terjadi adalah pengusutan kasus korupsi berdasarkan…
Temuan dan Catatan Kinerja Legislasi 2016
Temuan 1. Tidak disiplin Ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) menyatakan bahwa penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN). Faktanya, hingga RUU APBN 2017 disahkan pada…
PP 72/2016 Hanya Atur Holding Company, Tidak Bahas Privatisasi
Peraturan Pemerintah (PP) No.72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas, telah menjadi perdebatan karena dianggap menghilangkan kewenangan DPR soal privatisasi BUMN. Namun, hal itu ternyata masih sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Pendapat ini disampaikan oleh peneliti Pusat Studi…
LRWD Edisi I: Januari 2017
Pemilu KONSTITUSIONALITAS SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA TERBATAS Salah satu isu yang hangat diperdebatkan setiap pembahasan undang-undang tentang pemilihan umum adalah tentang pilihan sistem pemberian suara. Perdebatannya bukan mengenai pilihan antara sistem distrik atau proporsional, karena memang sejak awal pelaksanaan pemilihan umum, kita telah sepakat memilih sistem proporsional yang dianggap lebih mengakomodir kemajemukan di Indonesia.…
FGD Draf Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Repositori
Selasa, 20 Desember 2016, pukul 09.00 sampai 12.00, bertempat di ruang rapat Perpustakaan DPR RI diadakan FGD dalam rangka uji draf Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Repositori. Kegiatan ini menghadirkan 2 nara sumber, yaitu Sri Hartinah, Kepala PDII LIPI dan Farli Elnumeri, Kepala Perpustakaan Hukum Daniel S Lev yang juga selaku Presiden ISIPII. Adapun…
Kartu Tanda Disabilitas Bukan Solusi Tunggal
Pembuatan Kartu Tanda Disabilitas (KTD) diamanatkan kepada Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas) yang disahkan pada April 2016. Pro dan kontra pun terlihat dari tanggapan masyarakat atas kebijakan itu, khususnya para disabilitas sendiri. Sebagian orang setuju dengan kebijakan itu karena dapat mempermudah akses program-program bagi disabilitas, termasuk fasilitas yang…
Conduct a Search on Police Need No Special Permission
TEMPO.CO, Jakarta – A researcher from the Indonesian Law and Policy Studies Center (PSHK), Miko Ginting, considers the instruction issued by the Indonesian Police Chief on the matter of search and seizure against the criminal procedure code. A telegram issued by the National Police on December 14, 2016, to the members of the police force, said that other…
Indonesia should make land acquisitions more transparent and participative
To improve Indonesia’s economy, President Joko Widodo has made infrastructure development – the building of roads, ports, power plants and other public utility services – his main agenda item since being elected two years ago. From Aceh to Papua, infrastructure projects in the Indonesian archipelago are being accelerated. Economists support Widodo’s infrastructure agenda. But amid…
PSHK dalam Rapat Parisarna BPI
Pada tanggal 4 Desember 2016 Badan Perfilman Indonesia (BPI) membentuk mengadakan rangkaian kegiatan untuk persiapan rapat parisarna BPI di Hotel Mercure Bikini . Secara spesifik, tujuan yang ingin dicapai melalui Rapat Paripurna BPI 2017 adalah memperkuat organisasi, program, dan representasi Unsur BPI guna mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perfilman (UU No. 33 Tahun 2009…
Hello world!
Welcome to The7 – Ultimate WordPress Theme Sites. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
PSHK di FGD Bekraf: Pembentukan dan Perubahan Peraturan Tidak Melulu Jadi Solusi
Saat ini, ekonomi kreatif merupakan salah satu penggerak utama perekonomian di Indonesia. Ekonomi kreatif lebih bertumpu kepada ide-ide kreatif pemikiran manusia, berbeda dengan sektor ekonomi lain yang berdasar eksploitasi sumber daya alam. Itulah sambutan pembukaan Mariaman Purba untuk memulai Focus Group Discussion (FGD) tentang Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional…
Membaca Hukum : Studi Kasus Permen Bersama 2006
Tulisan ini saya buat untuk merespon diskusi yang terjadi antara saya dan beberapa teman terkait dengan pembubaran KKR di Bandung beberapa saat lalu. Beberapa teman sepakat dengan PAS, menganggap bahwa pembubaran KKR memiliki dasar pembenar yang kuat, karena dianggap melanggar ketentuan peraturan bersama menteri agama dan dalam negeri tahun 2006, khususnya Pasal 18 tentang izin…
Komik Disabilitas: Komikazer
Deskripsi ini dibuat tanpa bermaksud untuk membatasi makna, tetapi untuk bisa tetap diakses oleh semua orang yang punya kemampuan berbeda. Panel pertama Ada dua orang berdiri bersebelahan. Satu orang perempuan berambut sebahu, berbaju kuning, dan membawa tas merah muda di pundaknya. Satu orang laki-laki di sebelah kanannya mengenakan baju berwarna biru, berkaca mata, dan di…
Komik Disabilitas: Masdimboy
Deskripsi ini dibuat tanpa bermaksud untuk membatasi makna, tetapi untuk bisa tetap diakses oleh semua orang yang punya kemampuan berbeda. Masdimboy bekerjasama dengan PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) 2016 membuat komik 3 panel hitam-putih. Di sebelah kiri, ada dua panel kecil: bagian atas dan bagian bawah. Di sebelah kanan, ada satu panel besar.…
Ilustrasi Disabilitas: Sanchia
Deskripsi ini dibuat tanpa bermaksud untuk membatasi makna, tetapi untuk bisa tetap diakses oleh semua orang yang punya kemampuan berbeda. Sanchia bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) membuat satu ilustrasi hitam-putih. Dalam ilustrasi itu, seseorang berkursiroda sedang ada di tangga bagian paling bawah. Di depan tangga itu, ada keset yang mungkin bertuliskan,…
LAWmotion #23 – Bergerak Bersama Disabilitas
LAWmotion #23 hadir untuk menawarkan pilihan cara “Bergerak Bersama Disabilitas”. Dengan tahu apa yang harus dilakukan ketika berinteraksi dengan orang dengan disabilitas melalui LAWmotion #23, diharapkan disabilitas bisa dipahami sebagai keragaman dalam masyarakat. Kekakuan, rasa takut, bahkan sikap berlebih terhadap orang dengan disabilitas dapat dihindari. Dengan begitu, kita bisa menjadi bagian dalam mendorong terciptanya Indonesia…
Infografik Undang-Undang Disabilitas
Deskripsi ini dibuat tanpa bermaksud untuk membatasi makna, tetapi untuk bisa tetap diakses oleh semua orang yang punya kemampuan berbeda. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau yang biasa disebut dengan PSHK menyajikan infografik dengan judul Bergerak Bersama Disabilitas. Tulisan itu disandingkan dengan sebuah ilustasi seseorang yang sedang duduk di kursi roda sambil tersenyum. Ada…
Pernyataan Pers Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Terkait Masa Kerja Hakim Konstitusi
Prof. Simon Butt—profesor hukum tata negara dari University of Sydney yang sebagian besar penelitian dan spesialisasinya merupakan hukum tata negara Indonesia—banyak menjelaskan perbandingan hukum tata negara di Indonesia dengan Australia dalam menyikapi konteks hak tersirat dalam konstitusi negara masing-masing. Ia menyampaikan materi itu pada Internasional Lecture bertema “Implied Rights and Conditional Constitutionalty” yang diadakan STH…
Reformasi Penanganan Perkara Tilang
Finalisasi draf Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas atau yang biasa disebut dengan Tilang telah selesai dilaksanakan pada Kamis, 17 November 2016 di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Rapat finalisasi yang dilakukan pokja tilang itu dihadiri langsung oleh Ketua Pokja Tilang, Dr. Syarifuddin; Wakil Ketua Pokja Tilang, Andi Samsan Nganroe,…
Setya Novanto (kembali) Menjadi Ketua DPR, Moralitas dan Wibawa DPR Terancam Merosot
Kabar mengejutkan datang dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Partai tersebut saat ini tengah berjuang mengembalikan posisi Setya Novanto sebagai ketua DPR untuk menggantikan Ade Komaruddin. Sulit dicerna secara akal sehat, Setya Novanto yang mengundurkan diri, sesaat sebelum divonis Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), akan kembali menjadi Ketua DPR. Imbasnya tidak hanya kepada Golkar, namun…
Masih Ada Ruang Baca
Kehidupan perkotaan masih menawarkan kesenangan bagi mereka yang gemar membaca buku. Hingga kini, ruang-ruang baca masih bisa terlacak, tersebar di beberapa titik. Ada yang berbentuk perpustakaan, ada pula yang menyatu dengan kafe. Keberadaannya masih bertahan di antara ruang-ruang penyedia hiburan lainnya. Inilah sejumlah ruang baca yang bisa menjadi “surga buku” bagi warga jakarta dan sekitarnya.…
Pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil Atas Pengusulan Kembali Setya Novanto Sebagai Ketua DPR
Setya Novanto (kembali) Menjadi Ketua DPR, Moralitas dan Wibawa DPR Terancam Merosot Kabar mengejutkan datang dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Partai tersebut mengusulkan kembali Setya Novanto menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menggantikan Ade Komaruddin. Terdapat dua alasan yang melatarbelakangi usulan tersebut. Pertama, adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Pasal…
Penyusunan Regulasi terkait Implementasi Kebijakan UU No. 6 Tahun 2015 tentang Desa
Dua orang peneliti PSHK, Fajri Nursyamsi dan Ronald Rofiandri, memfasilitasi Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Regulasi Terkait Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kegiatan itu dilaksanakan pada Senin, 7 November 2016 di Bandung. Penyelenggara kegiatan adalah Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Fajri…
Komisi Nasional Disabilitas: Implementasi UU Penyandang Disabilitas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas) sudah disahkan sejak April 2016. Salah satu amanat yang diatur dalam UU itu adalah pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND), yang memiliki fungsi untuk memastikan terimplementasinya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, sesuai dengan yang diatur dalam UU Disabilitas. KND, menurut ketentuan dalam Pasal 149…
Asosiasi Pengajar HTN-HAN sebagai Ruang Diskusi yang Hidup Kembali
Bivitri Susanti—Wakil Ketua STH Indonesia Jentera dan peneliti PSHK—dipilih sebagai Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) pada Jumat, 28 Oktober 2016. Kiprah Bivitri Susanti dalam HTN dan HAN memang sudah berlangsung lama. Maka itu, kapasitas Bivitri menjadi salah satu faktor dipilihnya sebagai Ketua APHTN-HAN. Metode pemilihannya dilakukan oleh anggota-anggota yang hadir dalam…
Prolegnas 2017: Menentukan Prioritas di antara (Usulan RUU) yang Penting
Tidak begitu mudah untuk memilih dari sekian banyak usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2017. Pemerintah, DPR, dan DPD berhak mengusulkan RUU, sekaligus mendalilkan berbagai kepentingan di balik setiap usulan. Di internal DPR sendiri, fraksi-fraksi menginginkan RUU yang diusulkan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2017. Selain yang berasal dari kajian internal, fraksi-fraksi…
MK Lindungi Hak Memilih bagi Disabilitas Mental
Orang dengan disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang berhak atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasarnya, seperti dijamin dalam UUD NRI 1945. Namun, dalam pelaksanaannya, warga negara dengan disabilitas masih kerap mendapat diskriminasi; salah satunya dalam menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan umum. Regulasi menjadi penyebab paling mendasar dalam praktik diskriminasi itu, seperti yang…
Keberpihakan Perguruan Tinggi dalam Isu Antikorupsi
Anti Corruption Summit (ACS) II dihelat. Ratusan akademisi dan penggiat antikorupsi—termasuk Estu Dyah dari PSHK dan Fritz Edward Siregar dari STHI Jentera—berkumpul di Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada (UGM) dimotori Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) menjadi tuan rumah kegiatan yang berlangsung pada 25—26 Oktober 2016. Tujuannya memperkuat peran perguruan tinggi dalam pemberantasan korupsi. Pada hari pertama,…
Pernyataan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Terkait Reformasi Tilang
Reformasi Tilang Demi Meningkatkan Akuntabilitas dan Kepercayaan Publik Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan wacana reformasi hukum dengan fokus pada pemberantasan pungutan liar (Pungli) sebagai tahapan awal. Hal ini baik meskipun tidak cukup hanya sampai disini. Pemberantasan Pungli hanya bagian kecil saja dari keseluruhan reformasi hukum yang kompleks. Salah satu fokus penting dan masih dalam koridor…
Berantas Pungli, Presiden Diminta Buat Regulasi Perkara Tilang
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Miko S Ginting menilai, salah satu “lahan basah” pungutan liar yang kerap terjadi sehari-hari yakni perkara tilang. Wacana bersih-bersih pungli yang digalakkan pemerintah diyakini dapat mengikis praktik yang selama ini dianggap telah mengakar di masyarakat. Namun, perlu ada penegakan hukum yang kuat agar hal serupa tak…
Kebijakan Perlindungan Anak dalam RPJMD
Pemenuhan kesejahteraan terhadap seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu agenda bersama yang hendak diwujudkan pemerintah, termasuk kesejahteraan anak. Kelompok Kerja (Pokja) kesejahteraan masyarakat dari BPHN menyelenggarakan Focus Group Discussion untuk mengeksplorasi masalah serta hambatan yang terjadi dalam penjaminan kesejahteraan itu. Turut diundang pula para pemangku kebijakan, seperti Bappenas, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementrian Sosial,…
Monitoring Pelaksanaan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Surabaya
Terik matahari tengah berada di puncaknya ketika tim peneliti Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) menyusuri jalan-jalan kecil untuk menemui Musa Sanjaya, pengguna pertama mekanisme gugatan sederhana di Surabaya. Bermodalkan alamat yang didapat dari petugas pengadilan, Mulki Shader (peneliti PSHK) dan Liza Farihah (peneliti LeIP)…
Pentingnya Metode Komunikasi dalam Membangun Jejaring
Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) melakukan kunjungan ke Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). . Kunjungan yang dilakukan oleh 15 mahasiswa FKM program studi Magister Epidemiologi dengan Peminatan Epidemiologi merupakan salah satu cara untuk melengkapi tugas Mata Kuliah Komunikasi Interpersonal dan Advokasi. Kunjungan itu diselenggarakan pada 11 Oktober 2016 dengan…
Solidaritas Kemajuan Hak Asasi Manusia di Asia
Demokrasi dan hak asasi manusia masih menjadi polemik di beberapa negara, tak terkecuali dalam lingkup Asia. Bahkan, salah satu titik awal lahirnya Asian Human Rights Charter (AHCR) adalah beberapa pemimpin negara di Asia menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan sesuatu yang asing (alien). Dalam konteks penegakan dan pemajuan hak asasi manusia, situasi di sebagian besar…
Perubahan Sudut Pandang UU Disabilitas untuk Implementasi di Kabupaten Bandung Barat
Dalam rangka sosialisasi dan penyebarluasan cara pandang baru terhadap isu disabilitas, Bandung Independent Living Center atau Bilic mengadakan kegiatan workshop tentang Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Workshop yang diadakan di Hotel Grand Hani Lembang, Bandung itu ditujukan kepada segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat,…
Monitoring Pelaksanaan Gugatan Sederhana di Jember
“Dalam memeriksa perkara gugatan sederhana, kemampuan dan skill saya sebagai mediator sangat diuji. Ini melebihi ketika memeriksa perkara perdata biasa.” Itulah ungkapan salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Jember ketika menceritakan pengalamannya menangani perkara gugatan sederhana. Berbeda dengan penyelesaian perdata biasa, Hakim dalam gugatan sederhana dituntut aktif dalam memberikan keterangan yang berimbang kepada Para Pihak.…
Anomali Putusan Rehabilitasi Setya Novanto
Pada 27 September 2016 lalu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah melaksanakan sidang terhadap permohonan peninjauan kembali putusan MKD yang diajukan Setya Novanto pada 19 September 2016. Sidang MKD kemudian memutuskan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Setya Novanto. Putusan MKD juga menyertakan kewajiban memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Setya Novanto dan pihak-pihak lain yang terkait…
Penyandang Disabilitas Masih Dilihat Sebagai Beban
Pada UU Nomor 8 tahun 2016, diamanatkan pembentukan Komisi Nasional (Komnas) Disabilitas yang bakal mengontrol berbagai kebijakan pemerintah agar tetap melindungi penyandang disabilitas. “Saya mendorong penyandang disabilitas sebagai komisioner karena mereka yang paling tahu kebutuhannya,” kata Fajri Nursyamsi, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), kepada Reja Hidayat dari tirto.id, pada Senin (5/9/2016). Bagaimana kesiapan…
Belajar Sensitivitas dan Analisis Gender dengan Metode Pembebasan
Pelatihan ini bukan melulu bicara materi terkait gender, tetapi juga daur belajar dalam proses fasilitasi karena bertujuan untuk belajar menjadi fasilitator dalam pelatihan gender ke depannya. Cara penyampaiannya pun menggunakan metode yang diajarkan. Peserta diajak untuk melakukan sesuatu terkait materi terlebih dahulu untuk kemudian masuk kepada fase mengungkapkan. Proses selanjutnya adalah menganalisis sebelum memberikan kesimpulan. Daur itu bisa terus berulang. Peserta pun…
Pelatihan HAM: Advokasi di Tengah Keabsenan Negara
Sebuah slide menunjukkan perempuan berhijab pada tiga situasi berbeda. Situasi pertama, seorang perempuan berbaju panjang membawa bayi dengan mengenakan burqa (penutup wajah) dalam situasi perang. Situasi kedua, seorang perempuan mengenakan baju panjang dan jilbab dengan wajah masih terlihat di sebuah lembaga pendidikan. Situasi ketiga, dua perempuan mengenakan burkini (baju renang yang menutup badan) berlarian di…
Hukum sebagai Instrumen Perlindungan Kesehatan Masyarakat
Pada 29 Agustus—16 September 2016, Rizky Argama—peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia—mengikuti pelatihan hukum bidang pengendalian tembakau di Melbourne, Australia. Pelatihan itu diselenggarakan oleh McCabe Centre for Law and Cancer dan diikuti oleh 18 orang peserta yang mewakili 12 negara. Melalui pelatihan tersebut, Gama menceritakan, peserta dibekali pengetahuan mengenai kaitan hukum dan kebijakan…
Mengamankan Akses Publik di Parlemen
Temuan Masyarakat sepertinya tidak akan lagi leluasa melewati lobi Gedung Nusantara I dan Gedung DPD. Begitu pula mengawasi secara langsung dan kasat mata kinerja maupun pilihan politik anggota DPR/DPD dalam ruang-ruang pengambilan keputusan tidak makin mudah. Melalui pemberlakuan zona tertentu, pergerakan di dua area tersebut yang selama ini cukup bebas dan sering dimanfaatkan untuk berinteraksi…
TERBUKA UNTUK UMUM INTERNATIONAL LECTURE
Methodological Issues of Long Term Research on the Nagari in West Sumatra oleh Prof. em. Dr. Keebet von Benda-Beckmann dari Department Law and Anthropology, Max Planck Institute for Social Anthropology. Rabu, 28 September 2016 Pukul 14.00-16.00 Kampus Jentera Puri Imperium Office Plaza UG 15 Jln. Kuningan Madya Kav. 5-6 Jakarta 12980 Konfirmasi: Anggi (021) 83701809 / 0857-2483-5370 anggi.arwini@pshk.or.id…
Hukuman Biaya Sosial Dianggap Langkah Konkret Berantas Korupsi
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Miko Ginting menilai bahwa wacana tentang biaya sosial bagi terpidana korupsi yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan DPR. Sebab, wacana tersebut bisa menjadi langkah konkret dalam menindak korupsi. Selain itu, kata Miko, hingga kini belum ada aturan yang ada selama ini…
LAWmotion #22: DISABILITAS, BAGIAN DARI KERAGAMAN
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah disahkan. Sekarang, tinggal bagaimana kita memastikan UU itu bisa diterapkan dengan baik. Salah satunya, kita perlu meninggalkan istilah “cacat” yang selama ini biasa digunakan dan menggantinya dengan “disabilitas”. Jika istilah “cacat” langsung menganggap orang yang anggota tubuhnya tidak lengkap sebagai orang yang tidak normal atau memiliki…
Tindak Lanjut Tilang Melalui Sinergi
Dr. Syarifuddin, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditunjuk sebagai Ketua Pokja Tilang, membuka rapat pokja tilang untuk pertama kalinya pada Selasa, 6 September 2016 di Hotel Aryaduta, Jakarta. Perhatian Mahkamah Agung terhadap perkara tilang semakin besar setelah dipublikasikannya hasil penelitian yang dibuat oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama dengan Badan…
Jembatan Selat Malaka: Identifikasi Regulasi dan Risikonya (Bag.2)
Pembiayaan Pembiayaan mega proyek ini sebagian besar akan berasal dari Exim Bank of China. Jumlah porsi pembiayaan yang akan digelontorkan adalah 85% dari total nilai proyek. Dari mana sisa pembiayaan tadi, sudah pasti akan dibagi dua porsi antara Indonesia dan Malaysia. Terhadap apa porsi kedua pemerintah bisa digelontorkan? Belum ada data jelas soal ini. Namun,…
Jembatan Selat Malaka: Identifikasi Regulasi dan Risikonya (Bag.1)
Pernah dengar rencana pembangunan Jembatan Selat Malaka? Atau, pernah dengar soal rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda? Ketimbang Jembatan Selat Malaka (disingkat JSM), Jembatan Selat Sunda (JSS) lebih banyak terekspos secara publik. Meski begitu, JSM pernah juga terekspos, setidaknya hingga tahun 2014. Sementara itu, eksposur informasi JSS terakhir muncul ketika Presiden Jokowi memutuskan untuk menghentikan proyek…
Kompleksitas Permasalahan Rokok dan Tembakau dalam Mencapai SDGs
Berdasarkan survei dalam jajak pendapat Tempo tentang efektivitas menaikkan cukai rokok untuk mengurangi jumlah perokok di Indonesia, disebutkan bahwa dari total 1.341 responden, terdapat 797 orang (59,4%) yang mengatakan setuju bahwa kenaikan cukai rokok mampu mengurangi jumlah perokok di Indonesia, sedangkan 529 orang (39,4%) mengatakan sebaliknya. (Majalah Berita Mingguan Tempo, 5-11 September 2016) Adanya hasil survei tersebut…
Kemustahilan Membubarkan Ormas
Pernyataan Menteri Dalam Negeri yang akan membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menolak dan anti Pancasila telah menimbulkan prasangka tersendiri. Tentang siapa ormas dimaksud dan bagaimana pula bentuk konkret penolakan menjadi pertanyaan yang hingga hari ini masih belum terjawab. Semua masih berpusar pada dugaan belaka. Kementerian Dalam Negeri sebelumnya pernah berjanji akan membeberkan kemungkinan pembubaran ormas…
MPR dan Ketatanegaraan
Meski tak banyak diketahui publik, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah melakukan rangkaian kegiatan sejak lebih dari setahun yang lalu untuk mendorong amandemen UUD 1945 untuk kelima kali. Seminar, forum diskusi, dan acara lainnya telah dilaksanakan di sejumlah universitas di seluruh Indonesia untuk semakin mengerucutkan ide ini. Sebuah tim ahli yang khusus ditugaskan untuk mengkaji soal amandemen…
Masih Perlukah Hukuman Mati?
Eksekusi hukuman mati gelombang ketiga terhadap para terpidana kasus narkoba segera dilangsungkan di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kejaksaan Agung dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah sudah sibuk menyiapkan pelaksanaanya. Di Jakarta, kedutaan besar yang warganya akan ikut ditembak mati juga telah menerima pemberitahuan. (Koran Tempo, 26 Juli 2016) Pelaksanaan eksekusi…
August: LRWD Special Edition
August 17th is Indonesia’s independence day. In this special month, our current edition tries to address subjects significant to the country in terms of law reform. How the Constitutional Court plays their significant role in the country’s democratisation process seems to be taken for granted by other state institutions. Or the fact that returning to…
Indonesia Darurat Narkoba: Kriminalisasi Tidak Sesuai Komitmen Pemberantasan
Indonesia sudah darurat narkoba; lebih parahnya, sindikat narkoba yang ada di negara ini melibatkan banyak instansi. Haris Azhar—Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)—yang mencoba mengungkapnya malah dituding melakukan penghinaan. Maka itu, para ahli hukum berkumpul untuk memberikan media briefing kepada para wartawan berbagai media. Bertempat di Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev,…
Sosialisasi Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana
Sejumlah 96 Ketua Pengadilan Negeri dari berbagai penjuru Indonesia mengikuti Sosialisasi Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana bagi Ketua Pengadilan Negeri. Acara itu diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) bekerja sama dengan Badilum. Pemberian soal pre-test mengawali acara yang…
Komunisme dan Islam di Indonesia Pra-1945
Komunisme dan Islam dilihat sebagai dua hal yang saling cocok (compatible) dari berbagai perspektif. Itulah yang dipaparkan oleh Li Hongxuan, seorang Kandidat Doktor dari University of Washington, Amerika Serikat, yang mempresentasikan bagian awal disertasinya yang diberi judul utama Crescent as Sickle (Sabit sebagai Arit). Li mengakhiri presentasinya dengan sebuah konklusi bahwa terdapat lanskap yang kompleks,…
Kompleksitas Menentukan Materi Muatan Undang-Undang
Sejak 1945—2014, terdapat 1.581 Undang-Undang yang dihasilkan, demikian kata Bayu Dwi Anggono selaku narasumber diskusi internal PSHK. Selain capaian kuantitatif, Bayu turut memaparkan pula kondisi faktual kualitas undang-undang di Indonesia. Selama pengujian undang-undang periode 2003—2015, Mahkamah Konstitusi telah mengadili 921 perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dari keseluruhan permohonan judicial review, 202 perkara atau 24%…
Memangkas Kerumitan Peradilan Perdata
Bimo Prasetio, seorang advokat, mengungkapkan bahwa keharusan para pihak yang bersengketa untuk hadir dalam persidangan perkara gugatan sederhana cukup efektif. Bimo sebagai pimpinan salah satu kantor konsultan hukum di Jakarta Selatan memiliki sengketa yang nilainya terhitung kecil untuk skala Jakarta. Mengetahui Mahkamah Agung mengeluarkan pengaturan baru, yakni gugatan sederhana, Bimo mencoba mendaftarkan perkaranya di Pengadilan…
Putusan Laut Cina Selatan, PSHK: Jadi Yurisprudensi Bagi Indonesia
Terlebih jika wilayah di sekitar Kepulauan Natuna disengketakan negara lain. Putusan Pengadilan Tetap Arbitrase (Permanent Court of Arbitration/PCA) dalam menyelesaikan kasus Filipina-Cina di Laut Cina Selatan turut disambut baik oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Alasannya, putusan tersebut bisa menjadi yurisprudensi bagi Indonesia dalam menghadapi sengketa serupa. “Putusan tersebut jadi yurisprudensi, pegangan Indonesia…
Beasiswa Jentera dan Munir Said Thalib Scholarship: Perpanjangan Waktu
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (Jentera) didirikan dan dikelola oleh Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK). Sebagai institusi yang memiliki lebih dari 17 tahun pengalaman di bidang penelitian, advokasi, pelatihan, dan sistem informasi hukum, Jentera didukung oleh deretan akademisi dan praktisi hukum terkemuka di Indonesia. Jentera membuka kesempatan seluas-luasnya bagi lulusan SMA/sederajat dengan prestasi…
Pelatihan Media Sosial untuk Kalangan Internal
“Bukan hanya untuk manusia, tetapi juga menulis untuk mesin,” Marissa Saraswati, Managing Editor for Digital Media di Majalah Gadis, mengutarakannya dalam pelatihan internal terkait media online. Itu disebabkan oleh cara berkomunikasi dan kebiasaan membaca yang berbeda antara media online dan media cetak. Maka itu, Marissa dalam pelatihan di PSHK dan STH Indonesia Jentera pada Selasa,…
Sed nec felis ut massa volutpat dictum quis id tortor
Morbi tristique congue dui quis dignissim. Fusce ornare congue elit id semper. Curabitur molestie felis sapien, vel imperdiet nunc vestibulum dapibus. Nullam scelerisque blandit lectus nec luctus. Nulla condimentum semper est quis ultrices.
Curabitur cursus condimentum ex non aliquam
Mauris eu faucibus diam. Morbi aliquam faucibus nulla sed consequat. In hac habitasse platea dictumst. Sed tristique felis eu massa dignissim placerat.
Perma Gugatan Sederhana: Demi Proses Peradilan yang Mudah, Murah, dan Cepat
Syamsul Ma’arif (Hakim Agung-MA) menjelaskan bahwa kebutuhan menyelesaikan perkara secara cepat, mudah, dan biaya ringan merupakan latar belakang dibentuknya Perma Gugatan Sederhana atau Perma Small Claims Court (SCC). Ketika menjadi pemateri dalam acara Sosialisasi dan Diskusi Perma Gugatan Sederhana di Hotel Aryaduta, Jakarta itu, ia mengatakan alasan di belakang pembuatan Perma itu adalah tidak adanya…
Ketentuan Delegasi Peraturan Perundang-undangan
Sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara turut mempengaruhi sistem legislasi, termasuk ketentuan delegasi peraturan perundang-undangan. Ciri negara dengan sistem pemerintahan parlementer sering kali menjadikan peraturan menteri sebagai sebagai objek perintah delegasi langsung dari undang-undang; praktik yang tentu saja tidak lazim kita temukan pada sistem presidensial. Selain proses, pengaruh sistem pemerintahan terhadap ketentuan delegasi peraturan…
Cras ultricies molestie elit ac placerat
Duis mauris diam, varius in elit vitae, interdum vulputate sapien. Integer accumsan aliquet nunc, non mollis massa pulvinar tincidunt. Aliquam sed suscipit nisl, et placerat lacus. Aliquam et cursus sem.
The impact of lorem ipsum in 2016
Nulla at semper nisl, at eleifend elit. Maecenas suscipit lacus nec turpis facilisis auctor. Cras in placerat elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eu sapien felis.
10 Reasons for mollis massa pulvinar tincidun
Pharetra dui risus, sed elementum urna facilisis eu. Vestibulum vulputate metus malesuada, consequat justo ac, commodo felis. Aliquam non maximus leo, ut sollicitudin velit. Duis sed odio ac diam viverra condimentum.
Sosialisasi & Diskusi Perma Gugatan Sederhana
Berperkara perdata di pengadilan saat ini bisa dilakukan secara mandiri tanpa advokat. Ketentuan itu terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Gugatan Sederhana yang menerobos persepsi mahal dan rumitnya penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Perma ini mengatur prosedur penyelesaian perkara perdata yang bernilai kecil di pengadilan secara cepat, mudah, dan terjangkau. Dengan keberadaan Perma, akses keadilan…
Sengketa Batas Maritim dan Zona Pembangunan Bersama
Beberapa tahun terakhir, tensi ketegangan di Laut Tiongkok Selatan sering meninggi. Berawal dari klaim sepihak atau unilateral claim Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan sembilan garis putusnya (nine-dashed lineatau 9DL), reklamasi dan pembangunan pangkalan militer serta infrastruktur fisik di sekitar gugusan Kepulauan Spratly dan Paracel, hingga penentuan sepihak kawasan tradisional penangkapan ikan yang mulai mengganggu kedaulatan…
Open House Jentera 2016
“Silakan masuk.” Itulah ungkapan yang tepat untuk acara Open House yang akan diselenggarakan oleh STH Indonesia Jentera pada 24—25 Juni 2016. Acara ini merupakan cara STH Indonesia Jentera untuk menunjukkan metode belajar, hasil pembelajaran, nilai-nilai Jentera, dan proses belajar-mengajar selama setahun terakhir. Kami sudah menceritakannya melalui beberapa laman informasi kami dan kini saatnya kami membuka…
Efektivitas Executive Review Perda
Prioritas yang perlu dilakukan adalah menyiapkan aturan teknis yang jelas untuk menerapkan ketentuan dalam UU Pemerintahan Daerah dan penyiapan kapasitas termasuk struktur dalam Kementerian Dalam Negeri serta organisasi pemerintahan di tiap-tiap provinsi untuk menjalankan fungsi pengawasan ini. Pemerintah menargetkan pembatalan sebanyak 3000 peraturan daerah (perda) sampai dengan Juni 2016. Sebelumnya pada pertengahan April 2016, Kementerian…
PSHK Terlibat dalam Penyusunan RPP RUPBASAN
Proses peradilan pidana Indonesia yang bertitik berat pada pelaku menjadi akar persoalan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan. Dengan tidak didukung tata kelola dan regulasi yang optimal, penyimpanan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (RUPBASAN) menjadi persoalan kompleks yang harus diurai. Penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan menjadi beban negara sekaligus beban pemilik…
Arbitrase Syariah dan Lembaga Peradilan
Jika kita menyebut kata arbitrase, maka sudah pasti istilah yang satu ini merujuk kepada forum penyelesaian sebuah sengketa di luar mekanisme lembaga peradilan. Iya, arbitrase adalah salah satu mekanisme selain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Lengkapnya soal mekanisme tersebut silahkan membuka dan membaca sendiri UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altenatif…
Ngobrol di SMA 70, Jakarta tentang Kekerasan dalam Pergaulan
Media Sosial: Kebebasanku, Tanggung Jawabku “HAHAHAHA, meme gue nyebar, ya? Biarin, ah. Ya, semoga menghibur aja, sih… Dear future kids, kalau kalian lihat foto Ibu begini, maafin aja, ya. Ada yang mau lagi, nggak? Gue private message-in, deh, sekalian.” Ungkapan di atas merupakan respons salah satu siswa di media sosial ketika diberikan situasi tentang kakak…
Berlatih Pembentukan Peraturan dalam LDC 2016
14 Mei 2016, Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (DPM UI) mengadakan kegiatan Legal Drafting Course 2016 (LDC 2016). Kegiatan itu merupakan pelatihan penyusunan peraturan, baik dalam aspek formil pembetukannya maupun aspek materiil. Hadir sebagai pemateri adalah Fajri Nursyamsi, peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Kegiatan yang berlangsung satu hari itu dihadiri sekitar…
Hukum Acara Konstitusi Sudah Harus Dievaluasi
Mahkamah Konstitusi telah berusia 13 tahun. Selama itu pula dinamika pelaksanaan kewenangan dan tugas MK terus berjalan, termasuk segala perkembangan yang mendapat apresiasi maupun kritik dari berbagai pihak. Berlatarbelakang hal itu, Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) menyelenggarakan Lokakarya Nasional yang berjudul “Evaluasi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Rangka…
Perppu Bukan Solusi Mengatasi Kekerasan Seksual
Fajri Nursyamsi mempertanyakan perihal urgensi dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undnag Nomor 23 Rahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang seharusnya menjadi syarat pembentukannya dalam diskusi “Indonesia Darurat Kekerasan Ilmiah: Apa Solusinya?” pada Kamis, 26 Mei 2016. Ketentuan mengenai sanksi pidana, terutama yang akan berdampak pada penghilangan…
Sinergitas Gerakan dalam Semiloka Implementasi UU Penyandang Disabilitas
April 2016, Pesiden Republik Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan begitu, seharusnya UU itu sudah dapat diberlakukan. Namun, UU Penyandang Disabilitas mengatur beberapa ketentuan baru sehingga perlu masa transisi untuk membangun sistem, bahkan peraturan pelaksanaan sesuai dengan amanat UU Penyandang Disabilitas. Dalam rangka mendukung implementasi UU Penyandang Disabilitas, Sigab…
Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Berdasarkan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan di Rapat Paripurna
Read article
Media Sosial Hanya Teknologi, Relasi Sosiallah yang Esensial
Media sosial mempunyai wajah ganda. Di satu sisi, media sosial bisa menjadi wadah seseorang untuk mengemukakan pendapatnya. Itulah yang dilakukan Wahyu Nur Pratama, pembuat petisi yang duduk di bangku SMA. Petisi melalui media sosial yang digagasnya dikabulkan. Pihak sekolah akhirnya menurunkan kamera yang diletakkan di kamar mandi sekolahnya. Di sisi lain, media sosial juga bisa…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) atas Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016
3 PRIORITAS DPR PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2015-2016 Pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016, DPR dihadapkan pada tiga prioritas agenda. Ketiga prioritas itu, yakni evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016, tindak lanjut temuan BPK, dan tindak lanjut usul pemberhentian Wakil Ketua DPR yang diajukan oleh Fraksi PKS. EVALUASI PROLEGNAS PRIORITAS 2016…
KONSTRUKSI “KEDAULATAN RAKYAT” DALAM LEGISLASI
GAGASAN KEDAULATAN RAKYAT Suatu gagasan dalam dunia ilmu lahir dalam suatu konteks dan mengalami banyak perkembangan dalam perspektif waktu. Makalah yang membahas mengenai bagaimana kedaulatan rakyat dikonstruksikan dalam peraturan perundang-undangan harus beranjak pertama kali dari konsep kedaulatan rakyat itu sendiri. Secara prinsip, gagasan mengenai kedaulatan sebagai ‘kekuasaan tertinggi’ seringkali diterima begitu saja Konsep “kedaulatan”…
Perppu untuk Hukuman Kebiri Dinilai Tidak Tepat
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fajri Nursyamsi menilai, hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual bukan pilihan yang tepat. Selain dinilai melanggar hak asasi manusia, pengaturan sanksi melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dinilai tak sesuai dengan prinsip demokrasi. “Perppu yang akan mengatur tentang sanksi kebiri kimiawi terhadap pelaku kekerasan seksual…
Kala Status Tersangka Bisa Seumur Hidup
Usman Hamid, aktivis dan mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan (Kontras), menjadi tersangka pada September 2009. Berselang tahun, kasusnya belum dihentikan dan status tersangkanya belum dicabut. Haknya untuk mendapat kepastian hukum dan keadilan telah dilanggar. Theodorus Tekwan Ajat, petani di Kutai Barat, menjadi tersangka pada Agustus 2014. Tiga kali perkaranya dilimpahkan…
LRWD Edition 05: May 2016
Legal Policy Online-Based Transportation Still Needs Specific Regulation Disappointed to the Minister of Communication and Informatics’ policy that let online application-based transportation remain operational, many groups of taxi drivers did a mass strike, which lasted with riot, on several Jakarta’s main roads, last March. Responded to the recent situation, the government then allowing the online-based…
Polemik Peraturan Menteri Perhubungan Terkait Transportasi Berbasis Aplikasi
Diam-diam dan secara mengejutkan Kementerian Perhubungan menerbitkan peraturan mengenai transportasi onlineatau transportasi berbasis aplikasi melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. PM 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Peraturan yang dirilis pada 20 April 2016 lalu ternyata telah ditetapkan pada 28 Maret 2016 dan diundangkan pada 1 April 2016. Peraturan…
Bongkar Mafia Peradilan
Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) tentu saja acuh terhadap rentetan kasus korupsi belakangan yang terjadi di sektor peradilan. KPP menanggapinya dengan mengadakan konferensi pers bertajuk “Bongkar Mafia Peradilan” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Kasus korupsi di arena yudikatif memang bukan barang baru. Setidaknya, ada 35 kasus yang dilampirkan dalam lembaran siaran pers yang…
LRWD Edition 04: May 2016
Supreme Court and the Judiciary Urgent Reform of Supreme Court’s Supervision and Administration System The Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) arrested a mid-level official of the Indonesian Supreme Court, Andri Tristanto Sutisna, for allegedly being involved in a four-hundred million Rupiah bribe during an operation in Jakarta last month. The bribe was allegedly related…
Gugatan Sederhana Demi Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan
“Kami telah gencar menyebarkan informasi mengenai gugatan sederhana, namun sampai sekarang masih belum ada gugatan sederhana yang didaftarkan,” ujar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nurhakim. Ungkapan itu disampaikan pada salah satu sesi kegiatan “Sosialisasi Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana bagi Ketua Pengadilan Negeri” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) pada 27—29 April 2016…
Menghelat Pesta Pendidikan untuk Semua
“Semua Murid Semua Guru”. Itulah tagline yang diangkat untuk rangkaian kegiatan Pesta Pendidikan 2016. Bertempat di Monas pada 1 Mei 2016, kegiatan Pesta Pendidikan secara resmi dimulai. Pada hari itu, Peluncuran Buku Belajar dari Ki Hadjar dan Budi Dr. Soetomo serta Kick Off Pesta Pendidikan berlangsung dengan meriah. Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,…
Prolegnas Anti-korupsi
Perdebatan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi berakhir anti klimaks setelah kurang lebih enam bulan sejak usulan revisi tersebut digulirkan pada Oktober 2015. Presiden dan DPR akhirnya mengambil keputusan menunda pembahasan revisi UU KPK. Keputusan ini problematik karena menandakan kegagalan Presiden dan DPR untuk melihat politik legislasi nasional anti korupsi secara menyeluruh dan utuh. Pada level…
Aenean hendrerit – ante sed turpis interdum consequat
Etiam varius, lacus nec tempor eleifend, ex justo lacinia diam, sit amet aliquet quam enim a leo. Etiam tristique metus eget ligula aliquam, eu pretium orci sollicitudin. Morbi consectetur orci ac augue vulputate porta.
Pertegas Sanksi Politik Uang
Dua isu utama yang selalu menjadi cela berulang dalam pemilu, yaitu mahar politik dan politik uang. UU Pilkada memang telah mengatur parpol tidak boleh menerima imbalan apa pun berkaitan pencalonan sesuai Pasal 47, tapi pasal itu masih sekadar formalitas karena tidak ada penindakan dan regulasi yang jelas. Peneliti ICW Almas Sjafrina mencontohkan, dalam catatan ICW,…
Menunggu: Ruang Interaksi Sosial
“Saya dari siang sudah ada di sini.; pengen naik Monas (Monumen Nasional) karena belum pernah. Trus, dikasih tahu ada acara ini,” interaksi itu terjadi antara dua perempuan yang baru bertemu di stand PSHK di lapangan parkir Monas. Mereka sedang menunggu hasil foto mereka yang sedang dicetak. Sebelumnya, mereka berdiri di bawah tulisan “Menurut gue, jujur…
Ikuti kuis “Seberapa Jujur Anda?”
Ayo, ikut kuis senang-senang untuk tahu seberapa jujur Anda. Kuis ini dibuat dalam rangka pameran Saya Perempuan Anti-Korupsi. Semua pertanyaan dan pilihan jawaban ini dibuat berdasarkan asumsi pada umumnya tanpa melihat keadaan dan pengalaman setiap orang yang tentunya berbeda-beda. Dan, tentu saja, delapan pertanyaan ini tidak mungkin sebegitu mudahnya menilai kejujuran Anda. Kejujuran adalah milik…
Permenkumham Konsultasi Publik: Perlu Fleksibilitas dan Tanggapan Balik
PSHK mengapresiasi kebijakan dari Kemenkumham yang memberikan pedoman konsultasi publik pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal itu tentunya akan lebih dapat membuka ruang dan menjamin partisipasi publik. Hanya saja, menurut PSHK, pengaturan konsultasi publik jangan terlalu rigid (kaku) agar dapat menampung aspirasi masyarakat lebih banyak. Ronald Rofiandri dalam audiensi bersama Kementerian Hukum dan HAM pada 19 April…
Kasus JIS: Cedera Proses Hukum
“Kebenaran akan terungkap,” Haris Azhar dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) membuka pembicaraannya dengan mengutip petuah anonim. Ada beberapa cedera hak asasi manusia dalam kasus Jakarta International School (JIS) yang marak pada 2014 yang dipaparkannya dalam Diskusi dan Peluncuran Buku Melindungi Anak, Membela Kepentingan Hak Tersangka. Menurutnya, sebagai salah satu pembicara,…
Hak Memilih untuk Warga Negara Penyandang Disabilitas Intelektual dan Mental
Hak Memilih untuk Warga Negara Penyandang Disabilitas Intelektual dan Mental [i] Bivitri Susanti [ii] 1. PENDAHULUAN Makalah ini saya sampaikan untuk memberikan pendapat mengenai Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,…
Diskusi dan Peluncuran Buku Hasil Eksaminasi “Melindungi Anak, Membela Hak Kepentingan Tersangka”
Proses pembuktian sering sulit dilakukan untuk suatu kasus yang rumit. Tidak hanya mempertimbangkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi, hakim perlu juga melihat keterangan ahli ataupun bukti surat. Ahli yang dimaksud tentu bukan hanya ahli hukum, melainkan ahli dalam lintas disiplin ilmu pengetahuan yang dapat membantu pengadilan untuk mencari kebenaran materil Diskusi ini akan membahas sejauh mana…
Dual Office Holding And The Role Of Lawyer In Public Policy
“Having lawyers create laws is like having doctors create diseases” Introduction The above joke in the United States could be relevant to the topic of dual office holding by lawyer discussed in this article. Dual office holding by lawyer is a situation when a lawyer simultaneously holds an elected or appointed position to exercise some…
Benih Represi terhadap Ormas dan Legitimasinya
Penyampaian hasil pemantauan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) dalam pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dilaksanakan pada Senin, 4 April 2016, pukul 13.00. Audiensi ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan YAPPIKA (Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan…
Perdebatan Doktriner Mengenai Peninjauan Kembali
Terlepas dari sikap hati-hati yang dipenuhi hakim, kekeliruan atau kesalahan tetap dapat terjadi, dan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas kesalahan tersebut harus tetap dibuka. Prinsip finalitas terefleksikan dengan baik oleh maksim litis finiri oportet. Bahwa proses yudisial harus mencapai titik akhir, dan putusan pengadilan harus dilindungi untuk tidak diuji kembali oleh lembaga peradilan yang sama…
DPR Dinilai Masih Gagap dalam Tentukan Materi Perundang-undangan
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri, menilai DPR masih gagap dalam mengatur materi mana yang seharusnya diatur dalam undang-undang. Menurut Ronald, dalam daftar prioritas program legislasi nasional 2015-2019 terdapat beberapa materi yang diusulkan oleh DPR yang sebenarnya tidak perlu diatur dalam level UU. “DPR terlalu memaksakan suatu materi…
Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Bukan Semata pada “Merugikan Keuangan Negara”
Rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menimbulkan berbagai penafsiran yang dianggap menjerat banyak korban.Aparat penegak hukum cenderung fokus pada pembuktian “merugikan keuangan negara” daripada unsur lain yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Diskusi mengenai “Pemaknaan Pasal 2 dan 3 UU Korupsi: Norma dan Praktiknya”…
KY Diminta Tidak Pasif Seleksi Calon Hakim Agung
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting menilai peran Komisi Yudisial masih pasif dalam melakukan seleksi calon hakim agung. Selama ini, kata Miko, lembaga pemantau hakim itu dianggap tidak pernah menjaring hakim agung yang potensial hingga ke berbagai daerah. “Kami meminta Komisi Yudisial tidak hanya pasif menerima lamaran calon hakim…
Judicial Commission promises transparent selection
The Judicial Commission has promised to carry out a transparent selection of Supreme Court justices amid concerns that several candidates with poor track records have made it on to the list. The commission has asked for the public to monitor and immediately submit complaints about the candidates through its official website and call center. “We…
Mendorong Advokasi Kesehatan Melalui Pemahaman Hierarki Peraturan Perundang-undangan
“Hierarki Peraturan Perundang-undangan” merupakan salah satu materi dalam mata kuliah advokasi kesehatan di fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI). Untuk materi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, PSHK diminta mengisinya selama beberapa semester terakhir. Mata kuliah Advokasi Kesehatan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa FKM. Bahkan, informasi dari Prof. Hadi Pratomo yang mengampu mata kuliah…
Revitalizing Indonesian civil justice
There are two recent considerations that can be tied to the establishment of a mechanism for the settlement of small claims (small claims court) in Indonesia. The first consideration is the constantly low number of civil claims and the second is Indonesia’s status in a recent universal assessment of the condition of civil justice. Those…