Mewujudkan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Peraturan internal yang telah dimiliki aparat penegak hukum mengenai akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas masih bersifat parsial dan belum terkoordinasi antar lembaga, sehingga belum menggambarkan kesatuan proses sistem peradilan pidana. Selain itu, peraturan yang ada masih belum terlaksana dengan baik karena masih terkendala ketersediaan sarana dan anggaran, sehingga masih perlu untuk diadvokasi. Untuk mendiskusikan…

Read article

Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: Kebobrokan Etik Kepemimpinan Publik

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Sejumlah kepala desa (kades) menggelar demonstrasi untuk menuntut adanya Revisi terhadap UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), khususnya perihal masa jabatan kades yang awalnya 6 tahun menjadi 9 tahun. Aksi demonstrasi ini didukung oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang bahkan mengancam untuk…

Read article

Tak hanya soal rokok batangan: revisi aturan pengendalian tembakau harus lebih keras terhadap industri rokok

Larangan penjualan rokok batangan di Indonesia tak akan sebatas wacana. Presiden Joko Widodo menegaskan niat itu dalam sebuah pernyataan akhir tahun lalu. Pemerintah memang baru saja memberikan sinyal akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 (PP 109/2012) tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Kepastian itu tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022…

Read article

Perppu Ciptaker: Praktik Ugal-Ugalan dan Pengabaian Pemerintah terhadap Partisipasi Publik yang Bermakna

Menkoperekonomian, Menkopolhukam, dan Wamenkumham melalui siaran pers Sekretariat Presiden mengumumkan bahwa Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker). Keberadaan Perppu 2/2022 disebut mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat (cacat formil) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan…

Read article